fauzirohman.blogspot.com

UU sistem keolahragaan Tahun 2005

2009-09-08T14:50:00.000-07:00

Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |1|

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 TAHUN 2005
TENTANG
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
b. bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan
memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan
kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan
yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan
berkesinambungan;
c. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui
instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan
merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur,
sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
d. bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan
nasional yang dapat menjamin pemerataan akses
terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan
kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen
keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta
tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global
memerlukan sistem keolahragaan nasional;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk
Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28 C ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |2|
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN
NASIONAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga
yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan,
pengembangan, dan pengawasan.
2. Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional
Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
3. Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan
yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan
berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan,
pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan
pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.
4. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong,
membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
5. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang
terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi
pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
6. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha
mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
7. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara
teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
8. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan,
kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang
didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan
olahraga.
9. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan
sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
10. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |3|
11. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang
dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan
berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian,
keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
12. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat
dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang
sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk
kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
13. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan
olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui
kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan
dan teknologi keolahragaan.
14. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan
atau kegemaran berolahraga.
15. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh
pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas
kemahiran berolahraga.
16. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan
sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
17. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau
kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
18. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk
produk barang dan/atau jasa.
19. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang
olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
20. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan
yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan
keolahragaan.
21. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan
untuk kegiatan olahraga.
22. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk
meningkatkan prestasi olahraga.
23. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang
dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
24. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama
dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang
membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis
olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis
olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga
internasional yang bersangkutan.
26. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang,
kelompok masyarakat, atau badan hukum.
27. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai
aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan
keolahragaan.
28. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan
kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan
keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |4|
dalam uji kompetensi.
29. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar
nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan
pengembangan keolahragaan.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan
standar nasional keolahragaan.
31. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
32. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten/kota.
33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
keolahragaan.
BAB II
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 2
Keolahragaan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3
Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani,
rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang
bermartabat.
Pasal 4
Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan
dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan
akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan
kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat
harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 5
Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:
a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai
budaya, dan kemajemukan bangsa;
b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d. pembudayaan dan keterbukaan;
e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
g. keselamatan dan keamanan; dan
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |5|
h. keutuhan jasmani dan rohani.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 6
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:
a. melakukan kegiatan olahraga;
b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan
bakat dan minatnya;
d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan
pengembangan dalam keolahragaan;
e. menjadi pelaku olahraga; dan
f. mengembangkan industri olahraga.
Pasal 7
Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak
untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.
Pasal 8
Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan
olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 9
(1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan
mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan
keolahragaan anaknya.
(2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk
aktif berpartisipasi dalam olahraga.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 10
(1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan,
pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
(2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan keolahragaan.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |6|
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Pasal 11
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan,
membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan
keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan
pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan
keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
BAB V
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 12
(1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan
serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.
(2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan
dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan
serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.
Pasal 13
(1) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina,
mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan
keolahragaan secara nasional.
(2) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina,
mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan
keolahragaan di daerah.
Pasal 14
(1) Pelaksanaaan tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara
terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2), Pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani
bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan
tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |7|
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab
Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
RUANG LINGKUP OLAHRAGA
Pasal 17
Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:
a. olahraga pendidikan;
b. olahraga rekreasi; dan
c. olahraga prestasi.
Pasal 18
(1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses
pendidikan.
(2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal
maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau
ekstrakurikuler.
(3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
(4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada
setiap jenjang pendidikan.
(5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
(6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga
keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
(7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan
sesuai dengan tingkat kebutuhan.
(8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai
dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara
berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat.
(9) Kejuaraan olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional,
dan internasional.
Pasal 19
(1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali
kesehatan dan kebugaran.
(2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan
pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
(3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
b. membangun hubungan sosial; dan/atau
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |8|
c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan
nasional.
(4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban
menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
(5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang
mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan
sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis
olahraga; dan
b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
(6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau
organisasi olahraga.
Pasal 20
(1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan
harkat dan martabat bangsa.
(2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat,
kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
(3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan
pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan
dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
(4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban
menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga
prestasi.
(5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
a. perkumpulan olahraga;
b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan;
c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
g. sistem informasi keolahragaan; dan
h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat
daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
(6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap
penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis
dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga
prestasi.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |9|
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan
pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung
jawabnya.
(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan,
metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
(3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui
tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta
pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
(4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur
keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada
pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung
sepanjang hayat.
Pasal 22
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui
penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi,
penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba,
kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.
Pasal 23
(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga
melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang
dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah,
maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan olahraga di
lingkungan masyarakat setempat.
(3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk
organisasi cabang olahraga yang tidak bertentangan dengan undangundang
ini.
Pasal 24
Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan
pembinaan dan pengembangan olahraga bagi karyawannya untuk
meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan serta kualitas dan
produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |10|
Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
Pasal 25
(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan
diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan
dengan sistem pendidikan nasional.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan
melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen olahraga
yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung
prasarana dan sarana olahraga yang memadai.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua
jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk
melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat.
(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan
dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta
didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun
ekstrakurikuler.
(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan
berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan
perkembangan peserta didik.
(6) Untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan,
pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas
olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta
diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan
berkelanjutan.
(7) Unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan,
atau sekolah olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai
pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi
dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau
instansi pemerintah.
(8) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat
memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagai
bagian dari aktivitas pembelajaran.
Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Pasal 26
(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan
diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya
mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan
kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya,
prasarana dan sarana olahraga rekreasi.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |11|
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat
tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan,
dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.
(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan
berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah,
menarik, manfaat, dan massal.
(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai
upaya menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan
perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan
festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada
tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Pasal 27
(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan
diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah,
nasional, dan internasional.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang
olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki
kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga
keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan
memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra
pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan
menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari
hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai
proses regenerasi.
Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir
Pasal 28
Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dilaksanakan dan diarahkan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai
dengan Pasal 27.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |12|
Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional
Pasal 29
(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan
diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan
peningkatan pendapatan.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh
induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga
profesional.
Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat
Pasal 30
(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat
dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa
percaya diri, dan prestasi olahraga.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat
dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang
bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi
yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan
internasional.
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga
penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban
membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus
penyandang cacat.
(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat
diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi,
dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi
penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau
mental seseorang.
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 30 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 32
(1) Pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab
Menteri.
(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |13|
nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan
keolahragaan nasional.
Pasal 33
Pemerintah provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan,
koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi,
penggalangan sumber daya, dan pengawasan.
Pasal 34
(1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan,
pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber
daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
(2) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu
cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau
internasional.
Pasal 35
(1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk
organisasi cabang olahraga.
(2) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten/kota.
Pasal 36
(1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 membentuk suatu komite olahraga nasional.
(2) Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
(4) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) mempunyai tugas:
a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam
bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga
prestasi pada tingkat nasional;
b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi
olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite
olahraga kabupaten/kota;
c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan
olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan
olahraga tingkat nasional.
Pasal 37
(1) Pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |14|
provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga provinsi.
(2) Komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan bersifat mandiri.
(3) Pengorganisasian komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 38
(1) Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh
pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga
kabupaten/kota.
(2) Komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota dan
bersifat mandiri.
(3) Pengorganisasian komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39
Komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota mempunyai
tugas:
a. membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di
bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi
olahraga fungsional;
c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga
prestasi; dan
d. menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan
cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas
daerah dan nasional.
Pasal 40
Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite
olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan
jabatan struktural dan jabatan publik.
Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keolahragaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |15|
BAB IX
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 42
Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan
tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
Pasal 43
Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 meliputi:
a. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat
provinsi, dan tingkat nasional;
b. pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga
nasional;
c. kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan
d. pekan olahraga internasional.
Pasal 44
(1) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 butir (d) bertujuan untuk
mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia serta untuk
meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi.
(2) Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic
Committee sebagaimana telah diakui oleh International Olympic
Committee.
(3) Komite Olimpiade Indonesia meningkatkan dan memelihara kepentingan
Indonesia, serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti
Olympic Games, Asian Games, South East Asia Games, dan pekan
olahraga internasional lain.
(4) Komite Olimpiade Indonesia bekerja sesuai dengan peraturan
International Olympic Committee, Olympic Council of Asia, South East
Asia Games Federation, dan organisasi olahraga internasional lain yang
menjadi afiliasi Komite Olimpiade Indonesia dengan tetap
memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 45
Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 bertujuan:
a. memasyarakatkan olahraga,
b. menjaring bibit atlet potensial,
c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran,
d. meningkatkan prestasi olahraga,
e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dan
f. meningkatkan ketahanan nasional.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |16|
Pasal 46
(1) Pekan olahraga nasional diselenggarakan secara periodik dan
berkesinambungan.
(2) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan
olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menugasi komite olahraga nasional selaku penyelenggara.
(3) Pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional.
Pasal 47
Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas.
Pasal 48
(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan pekan olahraga daerah.
(2) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 butir (a) dan butir (c).
(3) Organisasi olahraga penyandang cacat bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat.
Pasal 49
(1) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional.
(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.
Pasal 50
(1) Pengajuan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan
olahraga internasional diusulkan oleh Komite Olimpiade Indonesia
setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.
(2) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan
olahraga internasional yang dilaksanakan di Indonesia.
(3) Penyelenggaraan pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditugaskan pelaksanaannya kepada Komite Olimpiade
Indonesia.
Pasal 51
(1) Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis
kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.
(2) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |17|
massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi
cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan
perundang-undangan.
(3) Penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
(4) Setiap orang dan/atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan
kejuaraan olahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan induk
organisasi cabang olahraga nasional.
(5) Setiap penonton dalam kejuaraan olahraga wajib menjaga, menaati,
dan/atau mematuhi peraturan perundangan mengenai ketertiban dan
keamanan.
(6) Perlakuan pajak pertambahan nilai atas jasa penyelenggaraan kejuaraan
atau kegiatan olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam bidang perpajakan.
Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Olimpiade Indonesia,
penyelenggaraan pekan olahraga nasional, tanggung jawab pemerintah
daerah dan induk organisasi cabang olahraga, penyelenggaraan pekan
olahraga internasional, dan persyaratan penyelenggaraan kejuaraan olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 50, dan
Pasal 51 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X
PELAKU OLAHRAGA
Bagian Satu
Olahragawan
Pasal 53
(1) Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan
profesional.
(2) Olahragawan penyandang cacat merupakan olahragawan yang
melaksanakan olahraga khusus.
Pasal 54
(1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi
kegemaran dan keahliannya.
(2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
hak:
a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang
olahraga yang diminati;
c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui
seleksi dan/atau kompetisi;
d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |18|
keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan
e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
Pasal 55
(1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai
profesi sesuai dengan keahliannya.
(2) Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi
persyaratan:
a. pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara
periodik;
b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
d. memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari
olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui
oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
(3) Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk:
a. didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis,
psikolog, dan ahli hukum;
b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi
cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi
olahraga fungsional; dan
d. mendapatkan pendapatan yang layak.
Pasal 56
(1) Olahragawan penyandang cacat melaksanakan kegiatan olahraga
khusus bagi penyandang cacat.
(2) Setiap olahragawan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berhak untuk:
a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga
penyandang cacat;
b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi
kelainan fisik dan/atau mental; dan
c. mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang bersifat
daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau
kompetisi.
Pasal 57
Setiap olahragawan berkewajiban:
a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang
dilaksanakan;
c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
d. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang
olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |19|
Pasal 58
(1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari
induk organisasi cabang olahraga amatir.
(2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan
dari cabang olahraga profesional dan/atau bergabung dalam cabang
olahraga amatir yang dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang
dibentuk oleh Pemerintah.
(3) Olahragawan penyandang cacat memperoleh pembinaan dan
pengembangan dari organisasi olahraga penyandang cacat.
Pasal 59
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat
dilaksanakan perpindahan olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan
antarnegara.
Bagian Kedua
Pembina Olahraga
Pasal 60
(1) Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau
lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah
dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
(2) Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga
sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.
Pasal 61
(1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan,
keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
(2) Pembina olahraga berkewajiban:
a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi
olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan
keolahragaan; dan
b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai
dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
Pasal 62
Pembina olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap organisasi
olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:
a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisai cabang olahraga yang
bersangkutan; dan
c. mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |20|
Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan
Pasal 63
(1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri,
manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga
medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan
lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan kegiatan olahraga.
(2) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga
dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat
kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga
yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang.
(3) Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan
kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau
kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
(4) Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang
khusus untuk itu.
Pasal 64
Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk
mendapatkan:
a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui
pelatihan;
b. jaminan keselamatan;
c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau
penghargaan.
Pasal 65
Tenaga keolahragaan asing yang bertugas pada setiap organisasi olahraga
dan/atau lembaga olahraga wajib:
a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang
bersangkutan; dan
c. mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 66
Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status olahragawan, olahragawan
profesional, perpindahan olahragawan, pembina olahraga warga negara
asing, dan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 59, Pasal 62, dan Pasal 65 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |21|
BAB XI
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
Pasal 67
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab
atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan
pengawasan prasarana olahraga.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana
olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan
pemerintah daerah.
(3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus
memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah
setempat.
(4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah
dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur
dengan Peraturan Presiden.
(6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan
dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga
sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan
oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah
daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.
(7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan
prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau
pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau
persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 68
(1) Pemerintah membina dan mendorong pengembangan industri sarana
olahraga dalam negeri.
(2) Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi sarana olahraga
wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari cabang
olahraga yang bersangkutan.
(3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproduksi,
diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik
untuk pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar
kesehatan dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(4) Produsen wajib memberikan informasi tertulis tentang bahan baku,
penggunaan, dan pemanfaatan sarana olahraga untuk memberikan
pelindungan kesehatan dan keselamatan.
(5) Perlakuan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan
atas barang mewah untuk sarana olahraga diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |22|
Pemerintah.
BAB XII
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 69
(1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran
keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 70
(1) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip
kecukupan dan keberlanjutan.
(2) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:
a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang
berlaku;
b. kerja sama yang saling menguntungkan;
c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
d. hasil usaha industri olahraga; dan/atau
e. sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 71
(1) Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip
keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
(2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah
daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 72
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan keolahragaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 73
Pengaturan pajak bagi setiap orang yang memberikan dukungan dana untuk
pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |23|
BAB XIII
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN
Pasal 74
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melakukan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan
untuk memajukan keolahragaan nasional.
(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk
lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan
pengembangan keolahragaan nasional.
(3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih
teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antarlembaga
penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi
ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
(4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan
olahraga.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 75
(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk
berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi,
badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan
prinsip keterbukaan dan kemitraan.
(3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga
sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan
olahraga.
(4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan
keolahragaan.
BAB XV
KERJA SAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN
Pasal 76
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat saling bekerja
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |24|
sama dalam bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip keterbukaan,
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat
menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang keolahragaan
dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 77
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan dan
penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan
pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional.
(2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah
mengembangkan pusat informasi keolahragaan nasional dengan
memanfaatkan media massa dan media lain serta museum
keolahragaan nasional.
(3) Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang
dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi keolahragaan
sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.
BAB XVI
INDUSTRI OLAHRAGA
Pasal 78
Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan
keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
Pasal 79
(1) Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang
diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat.
(2) Industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang
olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang
meliputi:
a. kejuaraan nasional dan internasional;
b. pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
c. promosi, eksibisi, dan festival olahraga; atau
d. keagenan, layanan informasi, dan konsultansi keolahragaan.
(3) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bermitra dengan Pemerintah,
pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain, baik
dalam negeri maupun luar negeri.
(4) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |25|
(5) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa olahraga
memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.
Pasal 80
(1) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui
kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga
yang mandiri dan profesional.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan kemudahan
pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri
olahraga.
(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pewujudan
kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media
lainnya.
BAB XVII
STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Standardisasi
Pasal 81
(1) Standar nasional keolahragaan meliputi:
a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
c. standar prasarana dan sarana;
d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
(2) Standar nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan.
(3) Standar nasional keolahragaan digunakan sebagai acuan
pengembangan keolahragaan nasional.
(4) Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar
nasional keolahragaan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga
mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Bagian Kedua
Akreditasi
Pasal 82
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat
program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi
olahraga.
(2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |26|
akuntabilitas publik.
Bagian Ketiga
Sertifikasi
Pasal 83
(1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
a. kompetensi tenaga keolahragaan;
b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
(2) Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang
berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan
sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(3) Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan
setelah lulus uji kompetensi.
(4) Sertifikat kelayakan diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana
olahraga.
Pasal 84
Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XVIII
DOPING
Pasal 85
(1) Doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga.
(2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan/atau lembaga/organisasi
olahraga nasional wajib membuat peraturan doping dan disertai sanksi.
(3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah.
BAB XIX
PENGHARGAAN
Pasal 86
(1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga
pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau
berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain,
dan/atau perseorangan.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |27|
(3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa,
asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan,
kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan,
atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima
penghargaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk
penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Presiden.
BAB XX
PENGAWASAN
Pasal 87
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan
atas penyelenggaraan keolahragaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
prinsip transparansi dan akuntabilitas.
(3) Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh
lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB XXI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 88
(1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah
dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.
(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui
pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.
BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 89
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |28|
dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan
kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(3) Setiap orang yang mengalihfungsikan atau meniadakan prasarana
olahraga yang telah ada, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin
sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (7), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 90
Pada saat Undang-Undang ini dinyatakan mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang keolahragaan
dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan perundang-undangan
dimaksud tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-
Undang ini.
BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 91
Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini
harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak
diundangkannya Undang-Undang ini.
Pasal 92
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |29|
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 89
Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANGUNDANGAN,
ABDUL WAHID
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |30|
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ........... TAHUN ......................
TENTANG
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
I. UMUM.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan
ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan,
kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa
berdasarkan atas hukum.
Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan
pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan
pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.
Selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang, bersifat parsial atau belum
mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh, dan
belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan.
Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan
berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan
bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Indonesia
memiliki suatu undang-undang yang mengatur keolahragaan secara
menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap
perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen
hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan
keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas
dasar inilah perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan
Nasional sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini memperhatikan asas
desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan,
transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan
pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan
otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang
mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan.
Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya
tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk
pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan melalui
pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait
secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan.
Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |31|
ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang
bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan,
memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara
optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan
berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan
penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat
tercapai.
Dalam Undang-Undang ini, sistem keolahragaan nasional merupakan
keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana,
terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.
Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga,
dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan
penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi,
dan industri olahraga. Interaksi antarsubsistem perlu diatur guna mencapai
tujuan keolahragaan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua
pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan
memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya
yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem,
antara lain, melalui peningkatan koordinasi antarlembaga yang menangani
keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan
sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana,
peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem
pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh.
Undang-Undang ini mengatur secara tegas mengenai hak dan
kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara
vertikal antara pusat dan daerah dan secara horisontal antara lembaga terkait
baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka
pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.
Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga,
masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi
cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Organisasi/kelembagaan
yang dibentuk oleh masyarakat itu membutuhkan dasar hukum sehingga
kedudukan dan keberadaannya akan lebih mantap.
Keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus
dalam kegiatan keolahragaan di Indonesia. Hal ini semakin terasa dengan
perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaaan, pembinaan
dan pengembangan keolahragaan didukung oleh anggaran yang memadai.
Untuk itu, kebijakan tentang sistem pengalokasian dana di dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dalam bidang keolahragaan sesuai dengan kemampuan anggaran
harus dilaksanakan agar pembinaan dan pengembangan keolahragaan
nasional dapat berjalan lancar. Selain itu, sumber daya dari masyarakat perlu
dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta masyarakat dalam pengadaan
dana, pengadaan/pemeliharaan prasarana dan sarana, dan dalam industri
olahraga.
Dengan Undang-Undang ini sistem pembinaan dan pengembangan
keolahragaan nasional ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan
yang pada intinya dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga yang
diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan,
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |32|
serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Penahapan tersebut
diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan
peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan
internasional. Semua penahapan tersebut melibatkan unsur keluarga,
perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam
masyarakat, baik pada tingkat daerah maupun pusat. Sesuai dengan
penahapan tersebut, seluruh ruang lingkup olahraga dapat saling bersinergi
sehingga membentuk bangunan sistem keolahragaan nasional yang luwes
dan menyeluruh. Sistem ini melibatkan tiga jalur, yaitu jalur keluarga, jalur
pendidikan, dan jalur masyarakat yang saling bersinergi untuk memperkukuh
bangunan sistem keolahragaan nasional.
Sistem keolahragaan nasional ditingkatkan, antara lain, melalui
penetapan standar nasional keolahragaan yang meliputi: tenaga
keolahragaan, isi program penataran/pelatihan, prasarana dan sarana,
penyelenggaraan keolahragaan, dan pengelolaan organisasi keolahragaan,
serta pelayanan minimal keolahragaan.
Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini akan
memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat
dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam
olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan
mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga
dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional
sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang
berkelanjutan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif dalam ketentuan ini adalah
bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak
membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan,
agama, suku, dan bangsa/negara.
Huruf b
Cukup jelas.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |33|
Huruf c
Yang dimaksud dengan etika dalam ketentuan ini adalah bahwa
penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik
yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilainilai
yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak
mulia, dan sportivitas.
Yang dimaksud dengan estetika dalam ketentuan ini adalah bahwa
penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan
dengan seni dan keindahan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pembudayaan dalam ketentuan ini adalah
proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga
menjadi kebiasaan hidup masyarakat.
Yang dimaksud dengan keterbukaan dalam ketentuan ini adalah
bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses
keolahragaan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan pemberdayaan dalam ketentuan ini adalah
upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk
berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan warga negara dalam ketentuan ini adalah warga
negara Indonesia, baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hak mengarahkan dalam ketentuan ini
adalah orang tua tidak melakukan intervensi dan mencampuri teknis
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |34|
kegiatan olahraga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ruang lingkup olahraga dimaksudkan untuk mengelompokkan jenis-jenis
atau kegiatan olahraga berdasarkan atas pendekatan fungsi.
Pasal 18
Ayat (1)
Istilah olahraga pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan
olahraga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya
dapat digunakan secara saling melengkapi untuk kepentingan
pendidikan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jalur pendidikan formal dalam ketentuan ini
adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri
atas: pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Yang dimaksud dengan jalur pendidikan nonformal dalam ketentuan
ini adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |35|
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan satuan pendidikan dalam ketentuan ini
adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan
jenis pendidikan.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang yang
dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau
masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional,
olahraga kesehatan, dan olahraga petualangan yang tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Keterpeliharaan sarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan terhadap sarana yang digunakan dalam
kegiatan olahraga termasuk hewan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |36|
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ketentuan ini adalah
induk-induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga
fungsional, sanggar-sanggar olahraga, perkumpulan dan/atau klub
olahraga lain yang ada dalam masyarakat serta masyarakat lain yang
berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pengenalan olahraga dalam ketentuan ini
adalah kegiatan untuk menyadarkan dan membangkitkan minat
masyarakat agar gemar berolahraga.
Yang dimaksud dengan pemantauan, pemanduan, dan
pengembangan bakat dalam ketentuan ini adalah tahap identifikasi
dan seleksi penetapan bibit olahragawan potensial yang selanjutnya
dibina secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan cabang
olahraga tertentu.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |37|
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan
berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional dalam
ketentuan ini adalah bahwa olahraga pendidikan sebagai subsistem
keolahragaan nasional, dalam pembinaan dan pengembangannya
tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan secara menyeluruh dalam ketentuan ini
adalah mencakup seluruh ranah kognitif, afektif, dan psikomotor
peserta didik.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan unit kegiatan olahraga dalam ketentuan ini
adalah suatu perkumpulan olahraga pelajar/mahasiswa sebagai
wadah berkumpulnya peserta didik yang memiliki minat dan bakat
dalam olahraga tertentu guna meningkatkan prestasi olahraga.
Yang dimaksud dengan kelas olahraga dalam ketentuan ini adalah
kelas khusus yang disediakan dalam satuan pendidikan untuk
menampung para peserta didik yang berbakat dalam bidang olahraga
tertentu.
Yang dimaksud dengan pusat pembinaan dan pelatihan dalam
ketentuan ini adalah suatu wadah yang khusus dirancang untuk
menampung dan membina para olahragawan peserta didik yang
telah diseleksi bakat dan kemampuannya dalam satu asrama.
Yang dimaksud dengan sekolah olahraga dalam ketentuan ini adalah
satuan pendidikan khusus yang disediakan bagi para olahragawan
berbakat.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |38|
Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memassalkan olahraga dalam ketentuan ini
adalah suatu upaya untuk mengenalkan olahraga kepada
masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan
olahraga atas kehendak sendiri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan berbasis masyarakat dalam ketentuan ini
adalah pembinaan dan pengembangan olahraga dengan
memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas .
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan sentra pembinaan olahraga dalam ketentuan
ini adalah suatu wadah yang dirancang untuk membina dan
mengembangkan olahragawan dan berpotensi sebagai olahragawan
bertaraf nasional atau internasional.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |39|
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kegiatan penataran dan pelatihan dalam
ketentuan ini adalah kegiatan olahraga yang dilakukan di lingkungan
pendidikan dan pelatihan olahraga dalam masyarakat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pembinaan olahraga bagi penyandang cacat pada dasarnya
dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kelainan fisik dan/atau
mental seseorang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan masyarakat yang bersangkutan dalam
ketentuan ini adalah induk-induk organisasi cabang olahraga yang
berafiliasi dengan federasi cabang olahraga internasional.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |40|
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Yang dimaksud dengan mandiri dalam ketentuan ini adalah bebas dari
pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan
menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
Yang dimaksud dengan jabatan struktural dalam ketentuan ini adalah
suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin
satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon
di departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen.
Yang dimaksud dengan jabatan publik dalam ketentuan ini adalah suatu
jabatan yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh
rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet,
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota,
anggota DPR-RI, anggota DPD-RI, anggota DPRD, hakim agung,
anggota komisi yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Yang dimaksud dengan kejuaraan olahraga dalam ketentuan ini adalah
pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga (single
event).
Yang dimaksud dengan pekan olahraga dalam ketentuan ini adalah
pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga (multi
events).
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat
wilayah dalam ketentuan ini adalah kejuaraan dalam bentuk pertandingan
atau perlombaan yang diikuti oleh provinsi-provinsi yang tergabung dalam
satu wilayah tertentu.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |41|
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penyelenggara kejuaraan olahraga dari luar negeri diharuskan
melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyerap
sumber daya manusia Indonesia.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan olahraga khusus dalam ketentuan ini adalah
olahraga yang dilakukan oleh penyandang cacat sesuai dengan jenis
kecacatan, yaitu: tuna rungu wicara, tuna grahita, tuna netra, tuna
daksa, paraplegia, dan polio.
Pasal 54
Cukup jelas.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |42|
Pasal 55
Ayat (1)
Olahragawan profesional yang dimaksud dalam ketentuan ini
termasuk olahragawan asing.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan organisasi olahraga fungsional dalam
ketentuan ini adalah organisasi olahraga atau lembaga berbadan
hukum yang mengoordinasikan kegiatan cabang olahraga profesional
tertentu.
Yang dimaksud dengan pendapatan yang layak dalam ketentuan ini
adalah pendapatan atau penghasilan yang mencukupi untuk
kesejahteraan yang memadai (di atas kebutuhan hidup minimum).
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas .
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lembaga mandiri dalam ketentuan ini adalah
lembaga yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan
kewenangannya bebas dari pengaruh dan intervensi Pemerintah,
pemerintah daerah, atau pihak manapun.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lembaga olahraga dalam ketentuan ini
adalah badan/lembaga atau organisasi yang melakukan satu atau
berbagai kegiatan olahraga dalam rangka pembinaan dan
pengembangan olahraga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |43|
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kualifikasi dalam ketentuan ini adalah
persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pekerjaan atau
tugas tertentu di bidang keolahragaan.
Yang dimaksud dengan kompetensi dalam ketentuan ini adalah
standar kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang
untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu di bidang
keolahragaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 64
Butir a.
Cukup jelas.
Butir b.
Jaminan keselamatan dalam ketentuan ini merujuk pada peraturan
penyelenggaraan kejuaraan olahraga setiap induk organisasi cabang
olahraga sesuai dengan ketentuan federasi cabang olahraga
internasional yang bersangkutan.
Butir c.
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |44|
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan meniadakan prasarana olahraga dalam
ketentuan ini adalah tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana
olahraga, misalnya, melalui penjualan kepemilikan, penggusuran,
dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana
olahraga.
Yang dimaksud dengan mengalihfungsikan prasarana olahraga
dalam ketentuan ini adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga
menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas .
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan standar teknis sarana olahraga dalam
ketentuan ini adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk
organisasi cabang olahraga dan/atau federasi internasional cabang
olahraga bersangkutan, antara lain, tentang ukuran, jenis, dan
bentuk peralatan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan standar kesehatan dalam ketentuan ini
adalah standar minimal tentang kesehatan yang dipersyaratkan untuk
sarana olahraga.
Yang dimaksud dengan standar keselamatan dalam ketentuan ini
adalah standar minimal tentang keselamatan yang dipersyaratkan
untuk sarana olahraga.
Ayat (4)
Pencantuman informasi tertulis dimaksudkan agar setiap pengguna
sarana olahraga dapat mengerti, memahami, dan mengetahui cara
penggunaan dan manfaatnya sehingga dapat didayagunakan secara
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |45|
optimal serta menghindari terjadinya kecelakaan/cidera olahraga.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kerja sama yang dimaksud antara lain:
(a) pertukaran pelaku olahraga;
(b) pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
(c) kerja sama dalam penyelenggaraan kejuaraan atau kegiatan
olahraga lainnya; dan
(d) kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
bantuan teknis.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |46|
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan eksibisi dalam ketentuan ini adalah bentuk
kegiatan olahraga yang bersifat tontonan, pameran, dan peragaan.
Yang dimaksud dengan festival dalam ketentuan ini adalah bentuk
kegiatan olahraga yang bersifat perlombaan dan hiburan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku
olahraga dalam ketentuan ini antara lain memperhatikan kewajaran
pembiayaan dan perlengkapan yang diperlukan bagi pelaku olahraga
sesuai dengan kategorinya.
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Standar kompetensi tenaga keolahragaan mencakup persyaratan,
antara lain, pendidikan dan kelayakan, baik fisik maupun mental serta
penataran/pelatihan yang telah diikuti.
Standar isi program penataran/pelatihan mencakup persyaratan,
antara lain, ruang lingkup materi, bahan, dan silabus
penataran/pelatihan yang harus dikuasai oleh peserta, dan tingkat
kompetensi yang dicapai oleh peserta setelah menyelesaikan
penataran/pelatihan.
Standar prasarana dan sarana olahraga mencakup, antara lain,
ruang dan tempat berolahraga serta perlengkapan dan peralatan
yang diperlukan untuk mendukung kegiatan olahraga.
Standar pengelolaan organisasi keolahragaan mencakup
persyaratan, antara lain, tentang struktur dan personalia, rencana
dan program kerja, jadwal pelatihan dan kompetisi kejuaraan yang
diselenggarakan/diikuti, serta administrasi dan manajemen organisasi
keolahragaan.
Standar penyelenggaraan keolahragaan mencakup, antara lain,
struktur organisasi penyelenggaraan, rencana dan program kerja,
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |47|
satuan pembiayaan, jadwal kejuaraan, administrasi dan manajemen
penyelenggaraan, serta keamanan dan perlindungan keselamatan
dalam penyelenggaraan keolahragaan.
Standar pelayanan minimal keolahragaan mencakup persyaratan
antara lain ruang berolahraga, tempat dan fasilitas olahraga, tenaga
keolahragaan yang mendukung kegiatan olahraga, dan tingkat
kebugaran jasmani masyarakat.
Ayat (2)
Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk
meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional dalam
kompetisi antarbangsa pada tingkat global.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Doping dilarang digunakan dengan maksud untuk menjaga
kesehatan dan keselamatan atlet, menjamin sportivitas, dan menjaga
keluhuran nilai-nilai olahraga.
Ayat (2)
Sanksi merujuk pada The Code dari World Anti Doping Agency
(WADA) dan ketentuan yang berlaku dalam organisasi olahraga
internasional serta induk organisasi cabang olahraga.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional |48|
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara
negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain yang
diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4535

BAHAN SERTIFIKASI GURU

2009-05-12T04:52:00.000-07:00

DIKLAT SERTIFIKASI GURU PENJASKES
DALAM JABATAN SMP/MTs
Naskah disiapkan untuk materi acuan pada
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
Di BPSG Rayon 13
Universitas Negeri Malang
Dr. Wasis D. Dwiyogo, MPd
Universitas Negeri Malang
Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon 15
Nopember 2007
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
1
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Kepmendiknas RI nomor 057/O/2007 tentang
Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam
Jabatan, Universitas Negeri Malang (UM) telah ditetapkan sebagai
penyelenggara sertifikasi Rayon 15. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
telah dibentuk Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon 15
yang telah melaksanakan tugas-tugas penilaian Portofolio Guru. Pada
tahun 2007, BPSG Rayon 15 memperoleh tugas menilai portofolio
13.100 orang guru. Penilaian semua dilakukan secara bertahap sejak
September – Desember 2007.
Berdasarkan pedoman pelaksanaan sertifikasi guru, guru yang
lulus akan diusulkan secara langsung ke Depdiknas melalui Direktorat
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PMPTK) untuk
memperoleh tunjangan profesi. Sedangkan guru yang belulum lulus, akan
diberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi
Guru (PLPG) selama 90 jam. Setelah pelatihan, guru akan mengikuti
ujian (teori dan praktek). Bila guru tersebut lulus PLPG maka dapat
diusulkan ke Depdiknas untuk memperoleh tunjangan profesi
sebagaimana guru yang lulus porto folio.
Struktur program PLPG baik untuk semua jenjang dan jenis
pendidikan terdiri atas materi umum, pokok, dan Ujian. Materi umum
berkaitan dengan Pengembangan Profesionalitas Guru dengan alokasi
waktu teori 4 jam. Materi Pokok, terdiri atas: (1) pendalaman materi mata
pelajaran yang belum dikuasai sebagian besar guru dengan alokasi waktu,
teori 10 jam dan praktek 12 jam, (2) model-model pembelajaran aktif,
inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, asesment dan pemanfaatan
media disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik yang
bermuara pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan alokasi
waktu teori 10 jam dan praktek 12 jam, (3) penelitian tindakan kelas
(PTK) dan penulisan karya ilmiah dengan alokasi waktu teori 4 jam dan
praktek 6 jam, dan (4) pelaksanaan pembelajaran (peer teaching).
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
2
Kemudian dilanjutkan dengan ujian tulis selama 2 jam dan praktek sudah
terintegrasi dalam pelaksanaan pembelajaran.
Bahan ajar yang ada ditangan para guru ini adalah penjabaran
dari materi pokok pertama yaitu pendalaman bidang studi dan
pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, isinya terdiri atas: konsep dan
tujuan pendidikan jasmani, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) penjabarannya pada pendidikan jasmani, dan evaluasi hasil
belajar serta pelaksanaan pembelajaran.
Semoga bahan ajar ini dapat bermanfaat.
Penyusun
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
3
DAFTAR ISI
Kata Pengantar 1
Daftar Isi 3
Bab 1. Hakikat Pendidikan Jasmani dan Olahraga 4
Bab 2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 20
Bab 3. KTSP: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Penjaskes
SMP/MTs 41
Bab 4. Isi Kurikulum Penjaskes SMP/MTs 56
Bab 5. Pengembangan Bahan Pembelajaran 65
Bab 6. Penilaian Hasil Belajar Siswa 76
Daftar Rujukan 102
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
4
Bab 1
Hakikat Pendidikan Jasmani
dan Olahraga
A. Pengertian Pendidikan Jasmani
Pengertian pendidikan jasmani dan olahraga secara konseptual
terdapat perbedaan, namun demikian para praktisi pendidikan (dosen
dan guru pendidikan jasmani) masih belum ada kesamaan pandang dalam
melihat kedua hal tersebut. Untuk lebih memahami perbedaan dan
persamaan konsep pendidikan jasmani dan olahraga perlu terlebih dahulu
memahami konsepsi dasar & play, games, contests, transports. Kegiatan
pendidikan jasmani lebih luas dibandingkan kegiatan olahraga, meliputi:
play, games, contest, dan sports serta aktivitas lain yang berpengaruh
terhadap perkembangan manusia secara keseluruhan.
Terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian pendidikan
jasmani dan olahraga yang digunakan di Indonesia. Ada yang
berpendapat bahwa pendidikan jasmani dan olahraga adalah dua istilah
yang mempunyai satu pengertian yang sama, apabila berbeda hanya pada
intensitasnya. Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan jasmani dan
olahraga sangat berbeda dalam hal konsep, prinsip dan prosedur yang
dilakukannya.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
5
B. Perkembangan Istilah Pendidikan Jasmani
Beberapa istilah yang pernah digunakan dalam kegiatan
pendidikan jasmani di sekolah sampai sekarang, yaitu: gerak
badan (1945-1950), pendidikan jasmani (1950-1961), olahraga (1961-
1966), olahraga pendidikan (1967-1977), pendidikan keolahragaan (1978-
...) (Soebroto, 1978). Demikian pula nama lembaga pendidikan yang
mempersiapkan profesi bidang keolahragaan. Pada pendidikan
menengah yang pernah digunakan, yaitu: Sekolah Guru Pendidikan
Jasmani (SGPD), Sekolah Menengah Olahraga Atas (SMOA), Sekolah
Guru Olahraga (SCO). Sedangkan pada pendidikan tinggi nama-nama
yang pernah digunakan yaitu Akademi Pendidikan Jasmani (APD),
Kursus BI dan BII Pendidikan Jasmani, Jurusan Pendidikan Jasmani
pada Fakultas di beberapa universitas, Sekolah Tinggi Olahraga
(STO) Fakultas Keguruan dan Ilmu Keolahragaan (FKIK) dan Fakultas
Pendidikan; Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Istilah terakhir yang
digunakan berdasarkan SK Mendikbud No.0413/U/1987 dalam kurikulum
tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah yaitu Pendidikan
Jasmani.
Istilah lain yang sering dipakai dalam studi pendidikan jasmani
meliputi: pendidikan gerak (movement education), ilmu gerak (kinesiology),
pendidikan olahraga (sport education), pendidikan jasmani (physical
education), olahraga (sport), ilmu- ilmu fisik terapan (applied physical
sciences), pendidikan motorik (motor education) serta pendidikan jasmani
dan olahraga (physical education and sport)(Bucher, 1983), ilmu
keolahragaan (sport sciences) (Haag, 1975; Nixon dalam Vendien, 1985),
kinantropologi (Benneth, 1983X).
Ketetapan MPR RI No.H/MPR/1978, TAP No. II/MPR/1983 dan
TAP No. II/MPR/1988 dalam Garis-garis Besar Haluan Negara
menggunakan istilah pendidikan jasmani dan olahraga secara terpisah.
Perkembangan lebih lanjut dalam TAP No.II/MPR/1993 istilah
pendidikan jasmani tidak ada, yang ada hanya istilah olahraga, sedangkan
pendidikan jasmani muncul dalam Undang-undang Nomor 2/1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 39, ayat 3 butir k,
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
6
menyatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran dan isi
kurikulum bagi pendidikan dasar. Surat Keputusan Menteri Pemuda dan
Olahraga No.0013/MENPORA/84 tanggal 1 Juni 1984 tentang "Pola
Dasar Pembangunan Olahraga" memberikan pengertian keolahragaan,
olah raga dan pendidikan jasmani secara berbeda. Keolahragaan adalah
pendidikan jasmani dan olahraga yang merupakan satu pengertian yang
sama ruang lingkupnya dengan physical education and sport seperti yang
dinyatakan dalam International Charter of Physical Education and Sport
dari UNESCO. Dalam undang-undang R.I No. 3 tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional, istilah yang dipakai untuk olahraga di
sekolah adalah olahraga pendidikan.
Berdasarkan perkembangan istilah yang pernah digunakan untuk
kegiatan olahraga di sekolah, istilah pendidikan jasmani dan olahraga
merupakan pengertian yang dapat ditelusuri sumber kepustakaannya.
Pendidikan jasmani merupakan terjemahan dari bahasa Inggris physical
education, sedangkan olahraga berasal dari kata sport. Berdasarkan
dokumen resmi yang ada, istilah pendidikan jasmani digunakan untuk
kalangan pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan.
Sedangkan olahraga untuk kegiatan di luar pendidikan yang berorientasi
pada peningkatan prestasi melalui berbagai pertandingan dan
perlombaan. Untuk dapat membedakan pengertian pendidikan jasmani
dan olahraga, pembahasan berikut akan melihat hubungan antara
bermain, olahraga dan pendidikan jasmani. Karena dalam pengertian
pendidikan jasmani mengandung unsur bermain dan juga olahraga.
C. Tujuan Pendidikan Jasmani
Pendidikan Jasmani (atau Pendidikan Olahraga) ialah bagian yang
integral dari seluruh proses pendidikan yang bertujuan untuk
perkembangan fisik, mental, emosi dan sosial melalui aktifitas jasmani
yang telah dipilih untuk mencapai hasilnya (Bucher, 1983). Dengan
demikian maka program pendidikan jasmani harus selaras dengan tujuan
pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
7
Nasional (UUSPN No: 20 Tahun 2003, Pasal 3), disebutkan bahwa
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
Dalam undang-undang R.I No. 3 tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional, istilah yang dipakai untuk olahraga di sekolah
adalah olahraga pendidikan. Pada Bab VI pasal 17 disebutkan bahwa
olahraga pendidikan: (1) diselenggarakan sebagai bagian proses
pendidikan, (2) dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun
nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstra kurikuler, (3)
dimulai sejak usia dini, (4) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat
dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan
pendidikan.
Hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan tujuan
pendidikan jasmani antara lain dikemukakan oleh Comite on Objective of
American Physical Education (1934) menyebutkan 5 tujuan pendidikan
jasmni, yaitu: (1) kesegaran jasmani, (2) kesehatan mental, (3) moral dan
sosial, (4) ekspresi dan kontrol emosi, dan (5) apresisi.
Studi Agnes Stoodley (1974) di Stanford University dengan
menganalisis 22 literatur yang berbeda, menghasilkan 5 komponen tujuan
pendidikan jasmani, yaitu: pengembangan kesehatan, pengembangan
mental-emosional, pengembangan neomuscular, pengembangan sosial,
dan pengembangan intelektual
Kerjasama antara American Assosiation For Health Physical
Education and Recreation dengan the Society State Director of Health,
Phisical Education and rEcreation (1950) menyatakan 4 tujuan, yaitu:
pengembangan dan pemeliharaan secara maksimal efisiensi fisik,
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
8
pengembangan ketrampilan, kemandirian dan hubungan sosial, dan
menikmati rekreasi.
Jewet dan Mullan (1977) dibawah sponsor AAHPERD
mengembangkan kerangka tujuan dalam kurikulum. Kerangka kerjaitu
membagi 3 hal utama yang merupakan kata kunci dalam menentukan
kata tujuan pendidikan jasmani hubugannya dengan gerak manusia, yaitu:
pengembangan individu, lingkungan, dan interaksi sosial.
Annarino (1978) dalam bukunya Bucher (1983) telah memberikan
Aksonomi khusus yang dipakai untuk mendidik jasmani yang tebagi
menjadi 4 domain yaitu:
1) Domain Fisik/Jasmani, suatu pengembangan organ-organ tubuh,
meli-puti: pengembangan kekuatan, ketahanan dan kelenturan.
2) Domain psikomotor, pengembangan dari sistem syaraf dan kelompok
dan kelompok otot sehingga menghasilkan gerak, meliputi;
pengembangan kemampuan pemahaman gerak, hinestetis, ketrampilan
gerak dasar.
3) Domain Kognitif, pengembangan intelektual meliputi; pengembangan
pengetahuan serta ketrampilan-keterampilan intelektual dan
kecakapan tertentu
4) Domain Afektif, pengembangan sosio-personal-emosional meliputi
pola hidup sehat sebagai akibat suatu aktifitas fisik aktualisasi diri
dankontrol diri.
D. Konsep play, games dan sport
Istilah olahraga menurut Webster's New Collegiate Dictionary (1980)
yaitu ikut serta dalam aktivitas fisik untuk mendapatkan kesenangan, dan
aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan
(athletic games). Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa
olahraga adalah gerak badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
9
yang merupakan regu atau rombongan. Sedangkan dalam Pola
Pembangunan Olahraga yang disusun Kantor Menpora disebutkan
bahwa olahraga adalah bentuk-bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di
dalam permainan, perlombaan dan kegiatan jasmani yang intensif dalam
rangka memperoleh rekreasi, kemenangan dan prestasi optimal
(Menpora, 1984).
Chu (1982) mengatakan, untuk memberi pengertian olahraga
(sport) secara tepat sangat sulit dilakukan, karena beraneka ragamnya
sudut pandang dan orientasinya. la mengutip pendapat Edward (1973),
pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play,
games dan sport.
Play mempunyai karakteristik: 1) bebas, sukarela, dan tanpa
paksaan dalam berpartisipasi, 2) aktivitas bermain terpisah dari
pembatasan ruang dan waktu, 3) hasil dari aktivitas bermain adalah sesuatu
yang tidak diketahui/ direncanakan sebelumnya, 4) aktivitas murni
bermain tidak produktif, tidak menghasil nilai yang permanen, 5)
peraturan bermain bergantung pada kondisi, tunduk pada kesepakatan
situasional, dan 6) kualitas bermain merupakan bagian dari kehidupan
nyata.
Games merupakan bagian dari play, semua games merupakan
bentuk dan play, games memiliki semua karakteristik play akan tetapi semua
itu diatur dalam peraturan yang sengaja dibuat dan harus ditaati bersama.
Kompetisi merupakan ciri utamanya, sehingga hanya individu atau
kelompok yang mempunyai standar ketrampilan yang tinggi yang akan
berhasil. Untuk berhasil dalam kompetisi akan selalu bergantung pada
ketrampilan teknik, fisik, strategi atau kesempatan.
Sedangkan olahraga (sport) merupakan bagian dari permainan
pertandingan, perbedaannya terletak pada prasyarat tingkat kecakapan
dan, olahraga merupakan permainan pertandingan yang sudah dilembagakan
dalam masyarakat seperti halnya pendidikan, agama dan pemerintahan.
Ruang lingkup play, games dan olahraga (sport).
Freeman (1987) juga membahas hubungan antara play, games dan
sport. la mengutip pendapat Guttman bahwa definisi bermain (play)
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
10
adalah bentuk kegiatan yang tidak bermanfaat/produktif untuk
menyenangkan diri sendiri. Bentuk bermain ada dua macam yaitu yang
secara spontanitas dan diorganisasikan, yang spontanitas dinamakan
bermain sedangkan yang diorganisasi dinamakan games. Bermain yang
diorganisasikan pun ada dua jenis yang tidak dipertandingkan dan
dipertandingkan, yang dipertandingkan dinamakan contests. Bermain yang
diorganisasi dan dipertandingkan juga ada dua bentuk yang menggunakan
fisik dan bukan fisik, yang menggunakan ketrampilan fisik disebut
olahraga (sports). Olahraga adalah bentuk bermain yang diorgnisasi
dengan peraturan dan dipertandingkan menggunakan tolok ukur
ketrampilan fisik. Hubungan antara bermain dan olahraga disajikan
dalam Gambar 1.
Olahraga memiliki sifat permainan juga dikatakan oleh Rijsdorp
(1975), akan tetapi tidak semua permainan adalah olahraga. Permainan
lebih luas dari olahraga, olahraga adalah suatu bentuk khusus dan
tersendiri dari bermainan, suatu pertumbuhan dari permainan dengan
arah dan tujuan yang disadari dan tertentu. Sifat pertandingan
merupakan ciri dari olahraga, sehingga teknik, taktik dan perbaikan
kondisi fisik ikut menentukan yang semuanya itu memerlukan latihan
yang teratur dan sistematis. Momentum bertanding dalam olahraga adalah
bentuk permainan yang pemain-pemainnya mempertaruhkan upah
simbolis. Mereka bersepakat tentang tujuan permainan dan peraturanperaturannya,
harus ditaati untuk mencapai tujuan itu. Siapa yang
mencapai tujuan terlebih dahulu atau yang terbaik adalah pemenang,
yang dimenangkan adalah simbol, ia tetap ada dalam batas-batas
permainan.
Bermain (play) mempunyai sifat esensial adalah aktivitas untuk
hiburan, tidak dipertandingkan. Bermain merupakan unsur yang selalu
ada dalam olahraga dan pendidikan jasmani. Olahraga adalah suatu
permainan yang diorganisasikan, pengorga-nisasian bermain ini juga
yang kemudian diadopsi dalam pendidikan jasmani. Sifat olahraga yang
paling penting adalah kompetisi, bentuk kompetisi yang sopan dan
beradab dengan adanya peraturan. Peraturan baik tertulis maupun
tidak, selalu digunakan dalam olahraga. Peraturan ini tidak dapat
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
11
diubah selama kompetisi berlangsung. Olahraga tanpa kompetisi hanya
merupakan aktivitas bermain atau rekreasi.
Gambar 1 Konsep Olahraga menurut Loy dalam Chu (1982)
Dalam pendidikan jasmani (physical education) mempunyai kedua
unsur bermain dan olahraga, tetapi tidak semata-mata hanya bermain dan
olahraga saja melainkan kombinasi keduanya. Dengan nama pendidikan
jasmani aktivitas fisik berorientasi pada tujuan pendidikan, yaitu mencoba
melakukan kegiatan mendidik melalui aktivitas fisik. Akan tetapi pada
kegiatan bermain dan olahraga tidak berorientasi pada tujuan
pendidikan.
Webster's New Collegiate Dictionary (1980) menyatakan bahwa
pendidikan jasmani (physical education) adalah pembelajaran yang
member! perhatian pada pengembangan fisik dari mulai latihan kalistenik,
latihan untuk kesehatan, senam serta performansi dan olahraga
pertandingan. Ensiklopedi Indonesia menyebutkan bahwa pendidikan
jasmani adalah olahraga yang dilakukan tidak semata-mata untuk
mencapai suatu prestasi, terutama dilakukan di sekolah-sekolah, terdiri
PLAY, karakteristik:
* terpisah
* bebas
* tidak tentu
* tidak produktif
* ditentukan dengan peraturan yang sifatnya tidak ketat
GAMES, mempunyai karakteristik
* ada kompetensi
* hasil ditentukan oleh ketrampilan fisik,
strategi atau kesempatan
SPORT, mempunyai karakteristik:
permainan yang dilembagakan,
mempertunjukkan
keterampilan,.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
12
atas latihan- latihan tanpa alat dan dengan alat, dilakukan di dalam ruangan
dan di lapangan terbuka. Demikian pula menurut Menpora pendidikan
jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan
maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik
melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan
kemampuan dan ketrampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan
pembentukan watak (Menpora, 1984).
Gambar 2 Hubungan antara Bermain dan Olahraga (adaptasi
dariGuttman dalam Freman, 1987)
Menurut Bucher (1983) kata pendidikan jasmani terdiri dari dua
kata jasmani (physical) dan pendidikan (education). Kata jasmani
memberi pengertian pada bermacam-macam kegiatan jasmani, yang
meliputi: kekuatan jasmani, pengembangan jasmani, kecakapan jasmani,
kesehatan jasmani, dan penampilan jasmani. Sedangkan tambahan kata
pendidikan yang kemudian menjadi pendidikan jasmani (physical
education) merupakan satu pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara
pendidikan dan jasmani saja. Pendidikan jasmani merupakan proses
Bermain
(PLAY)
Di organisasi
(GAMES)
Dipertandingkan
(CONTESTS)
Fisik
(SPORTS)
Intelektual
Tidak
dipertandingkan
Spontanitas
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
13
pendidikan yang memberikan perhatian pada aktivitas pengembangan
jasmani manusia. Walaupun pengembangan utamanya adalah jasmani
namun tetap berintensi pendidikan, pengembangan jasmani bukan
merupakan tujuan akan tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan
pendidikan. Ketika seseorang sedang melakukan kegiatan jasmani
dalam bermain, berenang, berlari, sepakbola, senam dan kegiatan
jasmani yang lain, maka intensi pendidikan harus selalu ada dalam
permainan itu. Dengan berpartisipasi dalam program pendidikan jasmani
akan berrnanfaat untuk: a) memperbaiki tingkat kesehatan jasmani, b)
memberikan dasar ketrampilan yang akan membuat bekerja lebih
eflsien, menarik dan hidup penuh semangat, serta c) sebagai
pendidikan sosial yang akan memberi sumbangan pada pembentukan
karakter dan hubungan antar manusia yang lebih baik.
Rijsdorp (1975) dari Belanda menggunakan istilah gymnologi yang
berasal dari kata gymnazein yaitu latihan, berlatih dan pasivum artinya
melatih diri. Gymnologi adalah ilmu yang menelaah aksi motorik dalam
ruang lingkup pendidikan dan pembentukan. Pendidikan jasmani
bukanlah pendidikan daripada badan, tetapi suatu pergaulan paedagogis
dalam dunia gerak dan pengalaman jasmani. Gerak manusia merupakan
perubahan dalam hubungan manusia dengan dunia sekitar. Dalam ruang
lingkup pendidikan aksi motorik disempurnakan dimaksudkan untuk
mengembangkan kepribadian menuju ke arah kedewasaan, kedewasaan
manusia berarti secara berdikari mampu menunaikan tugas hidupnya.
Seaton (1974) mengatakan bahwa pendidikan jasmani adalah
bentuk pendidikan yang memberikan perhatian pada pembelajaran
pengetahuan, sikap dan ketrampilan gerak manusia. Pendidikan jasmani
mempunyai keunikan dibandingkan dengan pendidikan yang lain, yaitu
memberikan kesempatan untuk mengembangkan karakter dan sifat
sosial yang lebih besar untuk diwujudkan dalam praktek pembelajaran.
Pendidikan jasmani adalah satu aspek dari pendidikan melalui aktivitas
jasmani. Demikian pula pendapat Baley dan Field (1976) yang
memberikan pengertian pendidikan jasmani adalah suatu proses
pendidikan melalui pemilihan aktivitas fisik yang akan menghasilkan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
14
adaptasi pada organik, syaraf, otot, intelektual, sosial, kultural,
emosional, dan estetika.
Dari berbagai pendapat tentang pengertian pendidikan jasmani,
kesimpulan yang dapat ditarik ialah pendidikan jasmani merupakan
bagian integral dari pendidikan, yaitu pendidikan melalui jasmani
(Seaton, 1974; Rijsdorp, 1975; Clarke, 1976; Voltmer, 1979; Bucher,
1983). Jasmani hanya merupakan alat bukan tujuan, pengertian ini akan
membawa implikasi penting dalam memilih kegiatan-kegiatan
pembelajaran. Jasmani hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan
pendidikan, peningkatan kualitas jasmani bukan merupakan tujuan
utama. Dengan berperan serta dalam pendidikan jasmani yang
merupakan salah satu kurikulum sekolah, setiap individu akan
berkembang baik fisik, intelektual, mental dan emosionalnya. Intensitas
pendidikan inilah yang akan membedakan pengertiannya dengan
olahraga. Bentuk kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani sangat
luas meliputi permainan (games), tarian (dance), olahraga (sports) dan
bentuk-bentuk aktivitas lain yang berpengaruh pada aktivitas fisik
manusia (Bucher, 1981) ditambah kalistenik dan senam (Benneth, 1983)
serta olahraga air (aquatic)
(Nixon dan Jewel, 1980). Sedangkan proses dan bentuk kegiatan olahraga
semua sudah dengan aturan yang jelas dan terstandar.
E. Kaitan Pendidikan Jasmani dan Olahraga
Kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai perbedaan dan
persamaan. Berdasarkan ruang lingkup kegiatannya maka pendidikan jasmani
lebih luas daripada olahraga, karena dalam pendidikan jasmani juga meliputi
olahraga (sport), games, bermain (play) dan segala aktivitas untuk
mengembangkan kualitas manusia melalui gerak.
Ateng (1992) membedakan antara kegiatan pendidikan jasmani dan
olahraga berdasarkan tujuan, isi pembelajaran, orientasi pembelajaran dan
sifat kegiatannya. Tujuan pendidikan jasmani disesuaikan dengan tujuan
pendidikan, menyangkut pengembangan keseluruhan pribadi anak didik,
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
15
sedangkan tujuan olahraga adalah prestasi unjuklaku motorik setinggitingginya
untuk dapat memenangkan dalam pertandingan. Isi pembelajaran
dalam pendidikan jasmani disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak didik,
sedangkan pada olahraga is! pembelajaran atau isi latihan merupakan sasaran
yang harus dikuasai. Orientasi pembelajaran pada pendidikan jasmani
berpusat pada anak didik, anak didik yang belum mampu mencapai tujuan
pada waktunya diberi kesempatan lagi, sedangkan pada olahraga atlit yang
tidak mencapai tujuan sesuai dengan target waktu dianggap tidak berbakat
dan diganti atlit yang lain. Sifat kegiatan pendidikan jasmani pada pemanduan
bakat dipakai untuk mengetahui "entry behavior", sedangkan pada olahraga
bertujuan memilih atlit berbakat. Sifat peraturan dalam pendidikan jasmani
tidak ada pembakuan peraturan, peraturan dapat diubah sesuai dengan kondisi
pembelajaran, sedangkan pada olahraga perubahan hanya terjadi melalui
suatu kesepakatan organisasi keolah- ragaan yang terlibat, memerlukan waktu
yang lama. Kegiatan-kegiatan dalam latihan dalam pendidikan jasmani tidak
berorientasi untuk pertandingan akan tetapi sesuai dengan kegiatan hidup
sehari-hari, sedangkan pada olahraga latihan-latihan harus disesuaikan dengan
situasi pertandingan yang akan dihadapi.
Selain adanya perbedaan terdapat juga persamaannya, yaitu bahwa
pendidikan jasmani dan olahraga berupa aktivitas-aktivitas fisik sekelompok
otot besar yang keduanya berbentuk permainan. Pendidikan jasmani dirancang
secara sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan olahraga
mempunyai nilai pendidikan apabila dilakukan dengan semangat sportivitas
bahkan bisa hilang nilai pendidikannya apabila tidak dilandasi oleh semangat
itu. Rijsdorp (1975) berpendapat bahwa pendidikan jasmani dan olahraga
banyak persamaannya, metode dan aktivitasnya menyerupai satu sama lain,
tugas pelatih dan guru pendidikan jasmani adalah juga mendidik. Namun
demikian Penjas tetap memegang intensitasnya untuk membantu ke arah
kedewasaan melalui aktivitas jasmani.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
16
Gambar 3 Pengembangan Program Pendidikan Jasmani yang
Berkelanjutan (Thomson dalam Soemosasmito, 1990)
Pencapaian
Prestasi Olahraga
Melalui :
Perkumpulan
Olahraga
Pertandingan antar
sekolah,
Pertandingan antar
kelas
Ketrampilan Khusus
(Spesialisasi)
Senam : dengan alat besar, alat di tangan, gerak
irama(menari)bermain, olahraga akrobatik dan
jungkir balik renang, dan kegiatan-kegiatan
kesegaran jasmani
Ketrampilan Dasar
Gerak berpindah tempat (jalan, lari, lompat, berdiri, lari ulangalik,
lari ganti arah). Gerak di tempat (membungkuk, menekuk,
memilin, menggapai, mengangkat, meninggi, merendah,
berputar, membengkok, meregang, kayang, bergoyang,
keseimbangan) Gerakmanipulasi (melempar, menangkap,
memukul, menendang, memantul, voli, menggiring,
keseimbangan, lompat tali, dll.
Kompetensi mengelola gerak
Mengendalikan badan, di lantai: melintas ruang, melayang;
pada alat; koordinasi, ke samping
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
17
Olahraga dapat memandang sekolah yang melakukan aktivitas
pendidikan jasmani sebagai bibit atlit, karena keberhasilan pendidikan
jasmani akan meningkatkan salah satu tujuan olahraga yaitu peningkatan
kondisi fisik, kemampuan teknik olahraga, pengembangan mental yang
akan menjadi olahragawan tangguh. Sedangkan pendidikan jasmani
dapat menggunakan olahragawan berprestasi untuk memberikan motivasi
dalam mengenalkan dan meningkatkan ketrampilan motoriknya.
Hubungan antara keduanya digambarkan oleh Thomson (1980) yang
dikutip Soemosasmito (1990) pada Gambar 3.
F. Nilai-nilai Pendidikan Jasmani dan Olahraga
Beberapa nilai pendidikan dalam kegiatan olahraga dikatakan oleh
Siregar (1978) bahwa penggunaan olahraga untuk tujuan pendidikan
merupakan suatu alat dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas
dalam membentuk kepribadian, yaitu:
(1) olahraga memberikan kesempatan belajar bagaimana bertindak kalau
kalah atau menang,
(2) olahraga memberikan kesempatan bag! perorangan untuk
mengorganisir sendiri pertandingan-pertandingan olahraga dan
membentuk regunya, dengan demikian kepada perorangan diajarkan
mendidik dan mengorganisir diri sendiri,
(3) dalam olahraga memungkinkan guru atau pelatih mengamati perilaku
anak didik yang tidak mungkin dilakukan dalam kondisi kehidupan
normal,
(4) sebagian besar cabang olahraga memungkinkan perorangan
mengambil bagian dalam kelompok yang menganut kepentingan bersama,
(5) olahraga seperti lari lintas alam, mendaki gunung dan sebagainya
memberikan pengalaman untuk mengenal lingkungan hutan, lembah,
sungai dan sebagainya,
(6) prestasi dihasilkan melalui proses yang panjang, ini akan
membentuk kepribadian dan ketangguhan dalam mewujudkan citacita.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
18
Melalui pendidikan jasmani dan olahraga, nilai-nilai olahraga yang
dapat diperoleh meliputi: jujur, suka bekerja sama, menghargai orang
lain, semangat yang tinggi dan percaya diri.
Kejujuran merupakan sikap yang dapat dipercaya, tidak berdusta,
menipu atau memperdaya, hal tersebut terwujud dalam perkataan dan
perbuatan. Kejujuran dapat ditanamkan dalam permainan bola basket, hal
tersebut nampak dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut: kejujuran
siswa untuk melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk guru, mau
mengakui kesalahan atau pelanggaran yang diperbuatnya (bola keluar,
fouling dan sebagainya).
Bekerjasama adalah suatu cara menyelesaikan suatu masalah
dengan melibatkan orang lain. Suka bekerjasama dapat ditanamkan pada
diri anak melalui kegiatan pembelajaran atau saat bermain bola basket,
seperti: saat bertanding, saling mengoper bola sesama anggota tim untuk
memasukkan ke dalam keranjang lawan.
Menghargai orang lain erupakan suatu sikap yang tidak
memandang rendah terhadap orang lain. Sikap menghargai dapat
ditanamkan pada diri anak melalui permainan bola basket, seperti
menghargai hasil kerja teman dalam tim, tidak menganggap rendah
kemampuan lawan dimana lawan dipandang sebagai teman dalam
bermain dan memberikan persaingan yang bersifat bersahabat.
Semangat adalah suatu dorongan dari dalam diri seseorang untuk
melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Semangat yang tinggi dapat
ditanamkan pada diri siswa melalui kegiatan bermaian bola basket,
seperti semangat untuk mendapatkan kemenangan, menjadi pemain yang
terbaik dan mendapatkan nilai yang tinggi.
Percaya pada diri sendiri merupakan suatu sikap yang menyakini
kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Sikap tersebut dapat ditanamkan
pada diri siswa melalui permaianan bola basket, misalnya memberikan
kesempatan pada siswa untuk menjadi wasit dalam pertandingan dan
memberikan kesempatan pada siswa untuk menjadi kapten dalam
permainan.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
19
Secara keseluruhan dari nilai-nilai olahraga yang dijelaskan di
depan merupakan landasan untuk membentuk nilai fair play. Fair play
adalah suatu bentuk harga diri yang tercermin dari kejujuran dan rasa
keadilan; rasa hormat terhadap lawan, baik dalam kekalahan maupun
kemenangan; sikap dan perbuatan ksatria tanpa pamrih; sikap tegas dan
berwibawa serta kerendahan hati dalam kemenangan dan ketenangan
pengendalian diri dalam kekalahan. Fair play juga diartikan sebagai
kebesaran hati terhadap lawan yang menimbulkan perhubungan
kemanusiaan yang akrab dan hangat dan mesra.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
20
Bab 2
KURIKULUM TINGKAT
SATUAN PENDIDIKAN
(KTSP)
A. Pengertian KTSP
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU
20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar
Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang
pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan
mengacu kepada Standar isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, penyusunan KTSP juga
harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU
20/2003 dan PP 19/2005.
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang
beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin
pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan
terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.
Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
21
Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama
bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan
nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah,
satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun
oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program
pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.
Panduan yang disusun BSNP terdiri atas dua bagian. Pertama, Panduan
Umum yang memuat ketentuan umum pengembangan kurikulum yang
dapat diterapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang terdapat dalam SI dan
SKL.Termasuk dalam ketentuan umum adalah penjabaran amanat dalam
UU 20/2003 dan ketentuan PP 19/2005 serta prinsip dan langkah yang
harus diacu dalam pengembangan KTSP. Kedua, model KTSP sebagai
salah satu contoh hasil akhir pengembangan KTSP dengan mengacu pada
SI dan SKL dengan berpedoman pada Panduan Umum yang
dikembangkan BSNP. Sebagai model KTSP, tentu tidak dapat
mengakomodasi kebutuhan seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dan hendaknya digunakan sebagai referensi.
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan
di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan
tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan
pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata
pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar,
materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian
kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan
sumber belajar.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
22
B. Prinsip-Prinsip Pengembangan KTSP
KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok
atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas
pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk
pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada
panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta
memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan
KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas
pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan
penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.
KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan
kepentingan peserta didik dan lingkungannya
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik
memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk
mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi
peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan
kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi
sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.
2. Beragam dan terpadu
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman
karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan,
serta meng-hargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama,
suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum
meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
23
pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan
kesinambungan yang bermak-na dan tepat antarsubstansi.
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat
dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik
untuk mengikuti dan meman-faatkan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku
kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan
kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan,
dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan
keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial,
keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan
keniscayaan.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang
kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan
secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.
6. Belajar sepanjang hayat
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan
pemberdayaan peserta didik agar mampu dan mau belajar yang
berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan
antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan in-formal dengan
memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang
serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
24
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan
daerah
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional
dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Acuan Operasional Penyusunan KTSP
KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia
Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan
kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun agar sejauh
mungkin semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan
takwa serta akhlak mulia.
2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan
tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik
Pendidikan adalah proses untuk meningkatkan martabat manusia yang
memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang
secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan
memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan
intelektual, emosional dan sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.
3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman
karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan
sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari.
Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk
menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan
daerah.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
25
4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan
yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan
mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan
wawasan nasional. Untuk itu, keduanya harus ditampung secara
berimbang dan saling mengisi.
5. Tuntutan dunia kerja
Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya
pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai
kecakap-an hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan
hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini
sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta
didik yang tidak melanjut-kan ke jenjang yang lebih tinggi.
6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa
masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan
sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus
melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga
tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu,
kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan
sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Agama
Kurikulum harus dikembangkan untuk mendu-kung peningkatan iman
dan taqwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan
kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua
mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, taqwa dan
akhlak mulia.
8. Dinamika perkembangan global
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
26
Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun
bangsa, yang sangat penting dalam dinamika perkembangan global
dimana pasar bebas sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan
semua bangsa. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan
individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai
kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan
kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI.
Kurikulum harus dapat mendorong berkembangnya wawasan dan sikap
kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa
dalam wilayah NKRI. Muatan kekhasan daerah harus dilakukan secara
proporsional.
10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
Kurikulum harus dikembangkan dengan memper-hatikan karakteristik
sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang pelestarian keragaman
budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih
dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan
bangsa lain.
11. Kesetaraan Jender
Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang
berkeadilan dan mendukung upaya kesetaraan jender.
12. Karakteristik satuan pendidikan
Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi,
dan ciri khas satuan pendidikan.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
27
Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
1. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan
Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah
dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut.
a. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup
mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
b. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkat-kan kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup
mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
c. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan, kepri-badian, akhlak mulia, serta keterampilan
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan
kejuruannya.
2. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan
Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
yang tertuang dalam SI meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai
berikut.
a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
d. Kelompok mata pelajaran estetika
e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan
Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau
kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 Pasal 7.
Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan
kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
28
pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan
pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.
1. Mata pelajaran
Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan
pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam
SI.
2. Muatan Lokal
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah,
termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian
dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi
mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan
pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan
lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus
mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk
setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat
menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini
berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat
menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.
3. Kegiatan Pengembangan Diri
Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan
mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap
peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.
Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh
konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam
bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dapat
dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang
berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
29
pengembangan karier peserta didik serta kegiatan keparamukaan,
kepemimpinan, dan kelompok ilmiah remaja.
Khusus untuk sekolah menengah kejuruan pengembangan diri terutama
ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier.
Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada
peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan
khusus peserta didik.
Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan
pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti
pada mata pelajaran.
3. Pengaturan Beban Belajar
a. Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan
pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar
maupun mandiri, SMA/MA/ SMALB /SMK/MAK kategori standar.
Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh
SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri, dan oleh
SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar.
Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) di-gunakan oleh
SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri.
b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket
dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Pengaturan
alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester
ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran dapat dilakukan secara fleksibel
dengan jumlah beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan
dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per
minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan
mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai
kompetensi, di samping dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain yang
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
30
dianggap penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang
tercantum di dalam Standar Isi.
c. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak
terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% - 40%,
SMP/MTs/ SMPLB 0% - 50% dan SMA/MA/SMALB/SMK/ MAK 0% -
60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.
Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan
kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
d. Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah
setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah
setara dengan satu jam tatap muka.
e. Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan
mandiri tidak terstruk-tur untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK
yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai berikut.
(1) Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka,
20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
(2) Satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit
tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak
terstruktur.
4. Ketuntasan Belajar
Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu
kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk
masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan
kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat
kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta
kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan
pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria
ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria
ketuntasan ideal.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
31
Pelaporan hasil belajar (raport) peserta didik diserahkan pada satuan
pendidikan dengan memperhatikan rambu-rambu yang disusun oleh
direktorat teknis terkait.
5. Kenaikan Kelas dan Kelulusan
Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria
kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait.
Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik
dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan
menengah setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk
seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata
pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan
kesehatan;
c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran
ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. lulus Ujian Nasional.
Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur
lebih lanjut dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.
6. Penjurusan
Penjurusan dilakukan pada kelas XI dan XII di SMA/MA. Kriteria
penjurusan diatur oleh direktorat teknis terkait.
Penjurusan pada SMK/MAK didasarkan pada spektrum pendidikan
kejuruan yang diatur oleh direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan.
7. Pendidikan Kecakapan Hidup
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
32
a Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/ SMPLB, SMA/MA/
SMALB, SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup,
yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan
akademik dan/atau kecakapan vokasional.
b Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral
dari pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa paket/Bahan yang
direncanakan secara khusus.
c Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari
satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan
formal lain dan/atau nonformal.
8. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global
a Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah
pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya
saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi
dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi
pengembangan kompetensi peserta didik.
b Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat
memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
c Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat
merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi
mata pelajaran muatan lokal.
d Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta
didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau satuan pendidikan
nonformal.
9. Kalender Pendidikan
Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender
pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah,
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
33
kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender
pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi.
• Pengembangan Silabus
Pengertian Silabus
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata
pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi
dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian
kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Prinsip Pengembangan Silabus
1. Ilmiah
Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus
harus benar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara keilmuan.
Relevan, Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian
materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik,
intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik.
Sistematis, Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara
fungsional dalam mencapai kompetensi.
Konsisten, Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara
kompetensi dasar, indikator, materi pokok/ pembelajaran, pengalaman
belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.
Memadai, Cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, pengalaman
belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang
pencapaian kompetensi dasar.
Aktual dan Kontekstual, Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman
belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
34
perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan
nyata, dan peristiwa yang terjadi.
Fleksibel, Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi
keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi
di sekolah dan tuntutan masyarakat.
Menyeluruh, Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah
kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).
Pengembang Silabus
Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri
atau berkelompok dalam sebuah sekolah/ madrasah atau beberapa
sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau
Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendikan.
1. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang
bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi
sekolah/madrasah dan ling-kungannya.
2. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat
melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak
sekolah/madrasah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru
mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh
sekolah/madrasah tersebut.
3. Di SD/MI semua guru kelas, dari kelas I sampai dengan kelas VI,
menyusun silabus secara bersama. Di SMP/MTs untuk mata pelajaran
IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait.
4. Sekolah/Madrasah yang belum mampu mengem-bangkan silabus
secara mandiri, sebaiknya berga-bung dengan sekolah-sekolah/madrasahmadrasah
lain melalui forum MGMP/PKG untuk bersama-sama
mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolahsekolah/
madrasah-madrasah dalam lingkup MGMP/PKG setempat.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
35
5. Dinas Pendidikan/Departemen yang menangani urusan
pemerintahan di bidang agama setempat dapat memfasilitasi penyusunan
silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru
berpengalaman di bidangnya masing-masing.
Langkah-langkah Pengembangan Silabus
1. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran
sebagaimana tercantum pada Standar Isi, dengan memperhatikan hal-hal
berikut:
a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat
kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI;
b. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar
dalam mata pelajaran;
c. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar
antarmata pelajaran.
2. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran
Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menun-jang pencapaian
kompetensi dasar dengan memper-timbangkan:
a. potensi peserta didik;
b. relevansi dengan karakteristik daerah,
c. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan
spritual peserta didik;
d. kebermanfaatan bagi peserta didik;
e. struktur keilmuan;
f. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
g. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan
lingkungan; dan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
36
h. alokasi waktu.
3. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar
yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta
didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya
dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang
dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran
yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar
memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembang-kan kegiatan
pembelajaran adalah sebagai berikut.
a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada
para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses
pembelajaran secara profesional.
b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiat-an yang harus
dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi
dasar.
c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus disesuaikan
dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
d Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajar-an minimal
mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan
pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.
1. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator merupakan penanda pencapaian kompe-tensi dasar yang
ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata
pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
37
kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator
digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.
2. Penentuan Jenis Penilaian
Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan
berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan
non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja,
pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau
produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.
Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh,
menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar
peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan,
sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan
keputusan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.
a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
b. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa
yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran,
dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang
berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih,
kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang
telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta
didik.
d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak
lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi
bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria
ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah
memenuhi kriteria ketuntasan.
e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar
yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
38
menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus
diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik
wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang
berupa informasi yang dibutuhkan.
6. Menentukan Alokasi Waktu
Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada
jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu
dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan,
kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar.
Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan
waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh
peserta didik yang beragam.
7. Menentukan Sumber Belajar
Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan
untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik,
narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan
kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.
• Plaksanaan Penuyusunan KTSP
a. Analisis Konteks
1. Mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan
KTSP.
2. Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang
meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana
prasarana, biaya, dan program-program.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
39
3. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan
lingkungan sekitar: komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan,
asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan
sosial budaya.
b. Mekanisme Penyusunan
1. Tim Penyusun
Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas guru,
konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam
kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta
pihak lain yang terkait. di Supervisi dilakukan oleh dinas yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk
SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.
Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTs, MA dan
MAK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua
merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite
sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi
dilakukan oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di
bidang agama.
Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus
(SDLB,SMPLB, dan SMALB) terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah
sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun
melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang
terkait. Supervisi dilakukan oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab
di bidang pendidikan.
2. Kegiatan
Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan
sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau
lokakarya sekolah/ madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang
diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
40
Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan
dan penyusunan draf, reviu dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan
penilaian. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur
dan diselenggarakan oleh tim penyusun.
3. Pemberlakuan
Dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK dinyatakan berlaku
oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah
dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab
di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan tingkat propinsi untuk
SMA dan SMK
Dokumen KTSP pada MI, MTs, MA, dan MAK dinyatakan berlaku oleh
kepala madrasah setelah mendapat pertimbangan dari komite madrasah
dan diketahui oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di
bidang agama.
Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidik-an SDLB, SMPLB, dan
SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta mendapat
pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui dinas provinsi yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
41
Bab 3
KTSP: STANDAR KOMPETENSI
DAN KOMPETENSI DASAR
SMA/SMK/MA
A. Latar Belakang
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian
integral daripendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk
mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak,
keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas
emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan
lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan
terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai
tujuan pendidikan nasional. Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan
manusia yang berlangsung seumur hidup, pendidikan jasmani, olahraga
dan kesehatan yang diajarkan di sekolah memiliki peranan sangat
penting, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas
jasmani, olahraga dan kesehatan yang terpilih yang dilakukan secara
sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina
pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik, sekaligus
membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. Pendidikan
memiliki sasaran pedagogis, oleh karena itu pendidikan kurang lengkap
tanpa adanya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, karena gerak
sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal
dunia dan dirinya sendiri yang secara alami berkembang searah dengan
perkembangan zaman. Selama ini telah terjadi kecenderungan dalam
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
42
memberikan makna mutu pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek
kemampuan kognitif. Pandangan ini telah membawa akibat terabaikannya
aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni, psikomotor, serta life skill.
Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan akan memberikan peluang
untuk menyempurnakan kurikulum yang komprehensif dalam rangka
mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan
kesehatan merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik,
perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran,
penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-sportivitas-spiritualsosial),
serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk
merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis
yang seimbang.
B. Tujuan
Mata pelajaran Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan bertujuan agar
peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.
1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya
pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola
hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang
terpilih
2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang
lebih baik
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar
4. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi
nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga
dan kesehatan
5. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab,
kerjasama, percaya diri dan demokratis
6. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri
sendiri, orang lain dan lingkungan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
43
7. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan
yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik
yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta
memiliki sikap yang positif.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Pendiidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan untuk meliputi aspek-aspek sebagai berikut.
1. Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan.
Eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor,dan
manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola
basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan
beladiri, serta aktivitas lainnya
2. Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh,
komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta
aktivitas lainnya
3. Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan
tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta
aktivitas lainnya
4. Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam
aerobic serta aktivitas lainnya
5. Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air,
keterampilan bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya
6. Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan
lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung
7. Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam
kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan
tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih
makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cidera,
mengatur waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif dalam
kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan aspek
tersendiri, dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
44
D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Kelas X, Semester 1
1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam
bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
1.1 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan
dan olahraga beregu bola besar serta nilai kerjasama,
kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri**)
1.2 Mempraktikkan keterampilan salah satu permainan olahraga
beregu bola kecil dengan menggunakan alat dan peraturan
yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran,
menghargai, semangat dan percaya diri**)
1.3 Mempraktikkan keterampilan atletik dengan menggunakan
peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran,
menghargai, semangat, dan percaya diri**)
1.4 Mempraktikkan keterampilan salah satu cabang olahraga bela
diri serta nilai kejujuran, menghargai orang lain, kerja keras
dan percaya diri**)
2. Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan cara mengukurnya
sesuai dengan kebutuhan dan nilai nilai yang terkandung di dalamnya
2.1 Mempraktikkan latihan kekuatan, kecepatan, daya tahan dan
kelentukan untuk kebugaran jasmani dalam bentuk sederhana
serta nilai tanggungjawab, disiplin, dan percaya diri 2.2
Mempraktikkan tes kebugaran jasmani serta nilai tanggung
jawab, disiplin, dan percaya diri.
2.3 Mempraktikkan perawatan tubuh agar tetap segar
3. Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam lantai dannilai nilai
yang terkandung di dalamnya
3.1 Mempraktikkan rangkaian senam lantai dengan menggunakan
bantuan serta nilai percaya diri, kerjasama, tanggungjawab,
menghargai teman
3.2 Mempraktikkan rangkaian senam lantai tanpa alat serta nilai
percaya diri, kerjasama dan tanggung jawab
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
45
4. Mempraktikkan aktivitas ritmik tanpa alat dengan koordinasi yang baik
dan nilai-nilai ang terkandung di dalamnya
4.1 Mempraktikkan keterampilan gerak dasar langkah dan lompat
pada aktivitas ritmik tanpa alat serta nilai kedisiplinan,
konsentrasi dan keluwesan
4.2 Mempraktikkan keterampilan dasar ayunan lengan pada
aktivitas ritmik tanpa alat dengan koordinasi gerak yang
benar serta nilai disiplin, toleransi dan estetika
5. Mempraktikkan salah satu gaya renang dan loncat indah sederhana dan
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya*)
5.1 Mempraktikkan keterampilan dasar salah satu gaya renang serta
nilai disiplin, keberanian, tanggung jawab, dan kerja keras
5.2 Mempraktikkan keterampilan teknik dasar loncat indah dari
samping kolam dengan teknik serta nilai disiplin, keberanian,
tanggung jawab, dan kerja keras
6. Mempraktikkan perencanaan penjelajahan dan penyelamatan aktivitas
di alam bebas dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya***)
6.1 Mempraktikkan keterampilan dasar-dasar tanggung jawab,
kerjasama, toleransi, tolong menolong, melaksanakan
keputusan kelompok
6.2 Mempraktikkan keterampilan dasar penyelamatan kegiatan
penjelajahan di pantai serta nilai tanggung jawab, kerjasama,
toleransi, tolong menolong, keputusan dalam kelompok
6.3 Mempraktikkan keterampilan memilih makanan dan
minuman yang sehat
7. Menerapkan budaya hidup sehat
7.1 Menganalisis bahaya penggunaan narkoba
7.2 Memahami berbagai peraturan perundangan tentang narkoba
Kelas X, Semester 2
8. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan sederhana dan nilainilai
yang terkandung di dalamnya
8.1 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan
dan olahraga beregu bola dengan menggunakan peraturan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
46
yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran,
menghargai, semangat, percaya diri **)
8.2 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan
dan olahraga bola kecil dengan menggunakan peraturan yang
dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai,
percaya diri**)
8.3 Mempraktikkan keterampilan atletik dengan menggunakan
peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran,
menghargai, semangat, percaya diri **)
8.4 Mempraktikkan keterampilan olahraga bela diri serta nilai
kejujuran, toleransi, kerja keras dan percaya diri**)
9. Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan cara mengukurnya
sesuai dengan kebutuhan dan nilai nilai yang terkandung di dalamnya
9.1 Mempraktikkan berbagai bentuk kebugaran jasmani sesuai
dengan kebutuhan serta nilai kejujuran, tanggungjawab,
disiplin, dan percaya diri
9.2 Mempraktikkan tes kebugaran dan interpretasi hasil tes dalam
menentukan derajat kebugaran serta nilai kejujuran,
semangat, tanggungjawab, disiplin, dan percaya diri
10. Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam lantai dan nilai nilai
yang terkandung di dalamnya
10.1 Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam lantai dengan
menggunakan alat serta nilai percaya diri, kerjasama,
tanggungjawab dan menghargai teman
10.2 Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam lantai tanpa
alat serta nilai percaya diri, kerjasama, tanggungjawab dan
menghargai teman
11. Mempraktikkan aktivitas ritmik tanpa alat dengan koordinasi yang
baik dan nilai nilai yang terkandung di dalamnya
11.1 Mempraktikkan kombinasi keterampilan langkah kaki dan
ayunan lengan pada aktivitas ritmik berirama tanpa alat serta
nilai disiplin, toleransi, keluwesan dan estetika
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
47
11.2 Mempraktikkan rangkaian senam irama tanpa alat dengan
koordinasi gerak serta nilai disiplin, toleransi, keluesan dan
estetika
12. Mempraktikkan keterampilan beberapa gaya renang dan pertolongan
kecelakaan di air dan nilai nilai yang terkandung di dalamnya*)
12.1 Mempraktikkan kombinasi teknik renang gaya dada, gaya
bebas dan salah satu gaya lain serta nilai disiplin, kerja keras
keberanian dan tanggung jawab
12.2 Mempraktikkan keterampilan dasar pertolongan kecelakaan
di air dengan sistim Resusitasi Jantung dan Paru (RJP) serta
nilai disiplin, kerja keras keberanian dan tanggung jawab
13. Mempraktikkan perencanaan penjelajahan dan penyelamatan aktivitas
di alam bebas dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya***)
13.1 Mempraktikkan keterampilan dasar-dasar kegiatan
menjelajah gunung serta nilai tanggung jawab, kerjasama,
toleransi, tolongmenolong, dan melaksanakan keputusan
dalam kelompok
13.2 Mempraktikkan keterampilan dasar penyelamatan
penjelajahan di pegunungan serta nilai tanggung jawab,
kerjasama, toleransi, tolong menolong, dan melaksanakan
keputusan kelompok
13.3 Mempraktikkan keterampilan penjagaan lingkungan yang
sehat
14. Menerapkan budaya hidup sehat
14.1 Menganalisis dampak seks bebas
14.2 Memahami cara menghindari seks bebas
Kelas XI, Semester 1
1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dengan
teknik dan nilai nilai yang terkandung di dalamnya.
1.1 Mempraktikkan keterampilan teknik bermain salah satu
permainan olahraga bola besar secara sederhana serta nilai
kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat dan percaya diri
**)
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
48
1.2 Mempraktikkan keterampilan teknik bermain salah satu
permainan olahraga bola kecil secara sederhana serta nilai
kerjasama, kejujuran, menghargai, kerja keras dan percaya
diri**)
1.3 Mempraktikkan keterampilan teknik salah satu nomor atletik
dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi serta nilai
kerjasama, kejujuran, kerja keras dan percaya diri **)
1.4 Mempraktikkan keterampilan teknik penyerangan salah satu
permainan olahraga bela diri serta nilai kerjasama, kejujuran,
menghargai orang lain, kerja keras dan percaya diri**)
2. Mempraktikkan aktivitas pengembangan untuk meningkatkan kualitas
kebugaran jasmani dan cara pengukurannya dan nilai nilai yang
terkandung di dalamnya
2.1 Mempraktikkan berbagai bentuk latihan kelincahan, power
dan daya tahan untuk peningkatan kebugaran jasmani serta
nilai tanggungjawab, disiplin, dan percaya diri
2.2 Mempraktikkan tes untuk kelincahan, power dan daya tahan
dalam kebugaran jasmani serta nilai tanggungjawab, disiplin,
dan percaya diri
3. Mempraktikkan keterampilan senam dan nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya
3.1 Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam ketangkasan
dengan menggunakan alat serta nilai percaya diri, kerjasama,
tanggungjawab, menghargai teman
3.2 Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam ketangkasan
tanpa menggunakan alat serta nilai percaya diri, kerjasama,
tanggungjawab, menghargai teman
4. Mempraktikkan aktivitas ritmik menggunakan alat dengan koordinasi
dan nilai nilai yang terkandung di dalamnya
4.1 Mempraktikkan keterampilan aktivitas ritmik tanpa alat dengan
koordinasi gerak lanjutan serta nilai kedisiplinan, konsentrasi
dan keluwesan dan estetika
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
49
4.2 Mempraktikkan keterampilan aktivitas ritmik menggunakan
alat serta nilai disiplin, toleransi,kerja sama, keluesan dan
estetika
5. Mempraktikkan salah satu gaya renang dan loncat indah dan nilai nilai
yang terkandung di dalamnya*)
5.1 Mempraktikkan keterampilan salah satu gaya renang untuk
pertolongan serta nilai disiplin, keberanian, kerja sama, dan
kerja keras
5.2 Metakukan keterampilan loncat indah dari papan satu meter
dengan teknik serta nilai disiplin, keberanian dan kerja keras
6. Menerapkan budaya hidup sehat
6.1 Memahami bahaya HIV/AIDS
6.2 Memahami cara penularan HIV/AIDS
6.3 Memahami cara menghindari penularan HIV/AIDS
Kelas XI, Semester 2
7. Mempraktikkan berbagai keterampilan dasar permainan olahraga
dengan teknik dan taktik, dan nilai nilai yang terkandung di dalamnya
7.1 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan
olahraga bola besar serta nilai kerjasama, kejujuran, kerja
keras dan percaya diri **)
7.2. Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan
olahraga bola kecil serta nilai kerjasama, kejujuran, kerja
keras, toleransi dan percaya diri**)
7.3. Mempraktikkan teknik salah atletik dengan menggunakan
peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran,
menghargai, percaya diri**)
7.4. Mempraktikkan keterampilan teknik salah satu permainan
olahraga bela diri serta nilai kerjasama, kejujuran,
menghargai, percaya diri.**)
8. Meningkatkan kualitas kebugaran jasmani dan cara pengukurannya dan
nilai nilai yang terkandung di dalamnya
8.1 Mempraktikkan latihan sirkuit untuk peningkatan kebugaran
jasmani serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
50
8.2 Mempraktikkan peningkatan beban latihan sirkuit untuk
meningkatkan kebugaran jasmani serta nilai tanggungjawab,
disiplin, dan percaya diri
8.3 Mempraktikkan tes untuk mengukur tingkat kebugaran
jasmani serta nilai tanggungjawab, disiplin, dan percaya diri
9. Mempraktikkan keterampilan senam ketangkasan dengan alat dan nilai
nilai yang terkandung di dalamnya
9.1 Mempraktikkan keterampilan senam ketangkasan dengan
menggunakan alat lanjutan serta nilai percaya diri,
kerjasama, tanggungjawab, menghargai teman
9.2 Mempraktikkan keterampilan senam ketangkasan tanpa
menggunakan alat lanjutan serta nilai percaya diri,
kerjasama, tanggungjawab dan menghargai teman
10. Mempraktikkan aktivitas ritmik menggunakan alat dengan koordinasi
yang baik dan nilai yang terkandung di dalamnya
10.1 Mempraktikkan koombinasi gerak berirama menggunakan
alat dengan koordinasi serta nilai kedisiplinan, konsentrasi
dan keluwesan
10.2 Merangkai aktivitas ritmik menggunakan alat serta nilai
kedisiplinan, konsentrasi dan keluwesan
11. Mempraktikkan dasar pertolongan kecelakaan di air dan nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya*)
11.1 Mempraktikkan keterampilan kombinasi gerakan renang serta
nilai disiplin, kerja sama serta keberanian
11.2 Mempraktikkan keterampilan dasar pertolongan kecelakaan di
air dengan sistim Resusitasi Jantung dan Paru (RJP) serta
nilai disiplin dan tanggungjawab
12. Mempraktikkan perencanaan dan keterampilan penjelajahan, dan
penyelamatan di alam bebas dan nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya***)
12.1 Mempraktikkan keterampilan merencanakan penjelajahan di
perbukitan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
51
12.2 Mempraktikkan keterampilan dasar penyelamatan
penjelajahan di perbukitan serta nilai disiplin, tanggungjawab
dan keselamatan
13. Menerapkan budaya hidup sehat
13.1 Memahami cara pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan
13.2 Menerapkan pola hidup sehat
Kelas XII, Semester 1
1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan
yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
1.1 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan
olahraga bola besar lanjutan dengan peraturan yang
dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja
keras dan percaya diri**)
1.2 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan
olahraga bola kecil dengan peraturan yang dimodifikasi serta
nilai kerjasama, kejujuran, toeleransi, kerja keras dan percaya
diri**)
1.3 Mempraktikkan teknik atletik dengan menggunakan
peraturan yang sesungguhnya serta nilai kerjasama,
kejujuran, menghargai, semangat, percaya diri **)
1.4 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan
olahraga bela diri secara berpasangan dengan peraturan yang
sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai
lawan, kerja keras, percaya diri dan menerima kekalahan**)
2. Mempraktikkan perancangan aktivitas pengembangan untuk
peningkatan dan pemeliharaan kebugaran jasmani
2.1 Merancang program latihan fisik untuk pemeliharaan
kebugaran jasmani serta nilai tanggungjawab, disiplin, dan
percaya diri
2.2 Melaksanakan program latihan fisik sesuai dengan prinsipprinsip
latihan yang benar serta nilai tanggungjawab, disiplin,
dan percaya diri
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
52
3. Mempraktikkan rangkaian gerak senam ketangkasan dengan konsep
yang benar dan nilai nilai yang terkandung di dalamnya
3.1 Mempraktikkan keterampilan gerakan kombinasi rangkaian
senam lantai serta nilai percaya diri, kerjasama,
tanggungjawab dan menghargai teman
3.2. Mempraktikkan keterampilan gerakan kombinasi rangkaian
senam ketangkasan serta nilai percaya diri, kerjasama,
tanggungjawab, dan menghargai teman
4. Mempraktikkan satu rangkaian gerak berirama berbentuk aktivitas
aerobik secara beregu dengan diiringi musik dan nilai nilai yang
yerkandung di dalamnya
4.1. Mempraktikkan keterampilan gerak berirama senam aerobik
serta nilai kerjasama, kedisiplinan, percaya diri, keluwesan,
dan estetika
4.2 Mempraktikkan keterampilan menyelaraskan antara gerak
dan irama dengan iringan musik serta nilai kerjasama,
disiplin, percaya diri, keluwesan, dan estetika
5. Mempraktikkan berbagai gaya renang lanjutan dan nilai nilai yang
terkandung di dalamnya*)
5.1 Mempraktikkan keterampilan renang gaya dada lanjutan serta
nilai disiplin, kerja keras dan keberanian
5.2 Mempraktikkan keterampilan renang gaya bebas lanjutan
serta nilai disiplin, kerja keras dan keberanian
5.3 Mempraktikkan keterampilan renang gaya punggung lanjutan
serta nilai disiplin, kerja keras dan keberanian
5.4 Mempraktikkan keterampilan berbagai gaya renang lanjutan
lainnya serta nilai disiplin, kerja keras dan keberanian
Kelas XII, Semester 2
6. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan
dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya
6.1 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan
olahraga bola besar dengan peraturan yang sebenarnya serta
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
53
nilai kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan, kerja keras
dan percaya diri**)
6.2 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan
olahraga bola kecil dengan peraturan sebenarya serta nilai
kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan kerja keras dan
percaya diri**)
6.3 Mempraktikkan keterampilan atletik dengan menggunakan
peraturan yang sebenarnya sertanilai kerjasama, kejujuran,
menerima kekalahan,kerja keras dan percaya diri**)
6.4 Mempraktikkan keterampilan bela diri secara berpasangan
dengan menggunakan peraturan yang sebenarnya serta nilai
kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan kerja keras dan
percaya diri**)
7. Memelihara tingkat kebugaran jasmani yang telah dicapai dan nilainilai
yang terkandung di dalamnya
7.1 Mempraktikkan program latihan fisik untuk pemeliharaan
kebugaran jasmani
7.2 Mempraktikkan membaca hasil tes bedasarkan tabel yang
cocok
8. Mengkombinasikan rangkaian gerakan senam lantai dan senam
ketangkasan dengan alat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
8.1 Mempraktikkan rangkaian gerakan senam lantai serta nilai
percaya dirim, tanggung jawab, kerja sama, dan percaya
kepada teman
8.2. Mempraktikkan rangkaian gerakan senam ketangkasan
dengan menggunakan alat serta nilai percaya diri,
tanggungjawab, kerja sama, dan percaya kepada teman
9. Mempraktikkan satu rangkaian gerak berirama secara beregu dan nilainilai
yang terkandung di dalamnya
9.1 Mempraktikkan rangkaian gerak senam aerobik dengan
iringan musik serta nilai kerjasama, disiplin, keluwesan dan
estetika
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
54
9.2 Mempraktikkan senam irama tradisional sesuai budaya
daerah secara berkelompok serta nilai kerjasama, disiplin,
percaya diri, keluwesan dan estetika
10. Mempraktikkan keterampilan penguasaan berbagai teknik gaya
renang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya*)
10.1 Mempraktikkan keterampilan berbagai gaya renang untuk
kepentingan bermain di air dengan peraturan yang
dimodifikasi serta nilai disiplin, sportif, jujur, toleran, kerja
keras, dan keberanian
10.2 Mempraktikkan keterampilan berbagai gaya renang untuk
estafet sesuai dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai
disiplin, sportif, jujur, toleran, kerja keras, dan keberanian
10.3 Mempraktikkan keterampilan berbagai gaya renang untuk
kepentingan pertolongan serta nilai disiplin, sportif, jujur,
toleran, kerja keras, dan keberanian
11. Mengevaluasi kegiatan luar kelas/sekolah dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya***)
11.1 Mengevaluasi kegiatan di sekitar sekolah serta nilai percaya
diri, kebesamaan, saling menghormati, toleransi, etika, dan
demokrasi
11.2 Mengevaluasi kegiatan di alam bebas serta nilai percaya diri,
kebesamaan, saling menghormati, toleransi, etika, dan
demokrasi
11.3 Mengevaluasi kegiatan kunjungan ke tempat-tempat
bersejarah serta nilai percaya diri, kebesamaan, saling
menghormati, toleransi, etika, dan demokrasi
11.4 Mengevaluasi kegiatan karya wisata serta nilai percaya diri,
kebesamaan, saling menghormati, toleransi, etika, dan
demokrasi
12. Mempraktikkan budaya hidup sehat
12.1 Mempraktikkan pola hidup sehat
12.2 Menampilan perilaku hidup sehat
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
55
Keterangan
1. *) Diajarkan sebagai kegiatan pilihan, disesuaikan dengan situasi dan
kondisi
sekolah
**) Materi pilihan, disesuaikan dengan fasilitas dan peralatan yang
tersedia
***) Diajarkan sebagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam semester 1
dan atau
semester 2
2. Untuk pembinaan peserta didik yang berminat terhadap salah satu atau
beberapa
cabang tertentu dapat dilakukan melalui kegiatan ekstra kurikuler
E. Arah Pengembangan
Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan
landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran,
dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang
kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses
dan Standar Penilaian.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
56
Bab 4
ISI KURIKULUM PENDIDIKAN
JASMANI DAN OLAHRAGA
SMA/MA/SM
Permainan
Ketrampilan permainan sederhana (**)
- salah satu olahraga beregu bola besar, bola kecil (pakai alat), atletik
(aturan dimodifikasi), bela diri
- kerja sama,jujur, menghargai, semangat, percaya diri, kerja keras
Permainan olahraga dg aturan disederhanakan/modifikasi (**)
- praktik bermain salah satu olahraga beregu bola besar, bola
kecil,atletik,beladiri
- kerjasama,jujur,menghargai, semangat,percaya diri
Permainan olahraga sederhana yg dimodifikasi (**)
- teknik bermain salah satu bola besar, bola kecil, atletik, teknik serang
salah satu beladiri
- kerjasama, jujur, menghargai, semangat, percaya diri, kerja keras
Permainan olahraga modifikasi (**)
- bermain salah satu olahraga bola besar, bola kecil, atletik, teknik salah
satu beladiri
- kerja sama,jujur,kerja keras, percaya diri, toleransi,manghargai
Permainan olahraga modifikasi &aturan sesungguhnya (**)
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
57
- bermain salah satu olahraga bola besar, bola kecil, atletik (aturan
sesungguhnya), salah satu bela diri berpasangan (aturan sesungguhnya)
- kerjasama,jujur,toleransi, kerja keras,percaya diri,menghargai,
semangat, menerima kekalahan
Permainan olahraga aturan sebenarnya (**)
- praktik salah satu olahraga bola besar, bola kecil, atletik, bela diri
berpasangan
- kerjasama,jujur,kerja keras, percaya diri, menerima kekalahan
Budaya Hidup Sehat
Budaya hidup sehat
- analisis bahaya penggunaan narkoba, UU narkoba
Budaya hidup sehat
-analisis dampak seks bebas, cara menghindari seks bebas
Budaya hidup sehat
- bahaya HIV/AIDS, cara menghindari penularan
Budaya hidup sehat
- pemanfataan waktu luang utk kesehatan, pola hidup sehat
Budaya hidup sehat
- praktik pola hidup sehat perilaku hidup sehat
Penjelajahan
Penjelajahan (***)
- praktik dasar menjelajah pantai & penyelamatan dipantai
- praktik memilih makanan & minuman sehat
- tanggungjawab,kerja sama, toleransi, tolong menolong, melaksanakan
keputusan kelompok
Penjelajahan (***)
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
58
- praktik ktrampilan dasar penjelajahan gunung dan cara
penyelamatannya, penjagaan lingkungan
- tanggungjawab, kerja sama, toleransi,tolong menolong, melaksanakan
keputusan kelompok
Penjelajahan (***)
- praktik ktrampilan rencana penjelajahan diperbukitan, dasar
penyelamatannya
- disiplin,tanggungawab, keselamatan
Evaluasi kegiatan di sekolah dan luar sekolah (***)
- disekitar sekolah, alam bebas, kunjungan ketempat bersejarah,
karyawisata
- saling menghormati,toleransi, etika, demokrasi, percaya diri,
kebersamaan
Kebugaran jasmani
- praktik lat kekuatan, kecepatan, dy tahan, kelentukan, perawatan tubuh
agar tetap segar
- praktik tes kebugaran jasmani
- tanggungjawab,disiplin, percaya diri, kerja sama
Kebugaran jasmani
- praktik berbagai bentuk lat kebugjas sesuai kebutuhan
- praktik tes kebugjas serta interpretasi hasilnya
- jujur,tanggungjawab,disiplin, percaya diri, semangat
Kebugaran jasmani
- praktik bentuk kelincahan, power, dy tahan sekaligus tesnya
- tanggungjawab,disiplin,percaya diri
Kebugaran jasmani
- praktik sirkuit, peningkatan bebannya, tes mengukur kebugjas
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
59
- tanggungjawab,disiplin,percaya diri
Kebugaran jasmani
- merancang program lat fisik utk pemeliharaan kebugjas dan
melaksanakannya
- tanggungjawab,disiplin,percaya diri
Kebugaran jasmani
- latihan fisik, membaca hasil tes berdasarkan table
Ritmik
Ritmik
- (tanpa alat) gerak dasar langkah, lompat, dasar ayunan lengan
- disiplin, konsentrasi,toleransi, estetika
Ritmik
- kombinasi langkah kaki, ayunan lengan diikuti irama dg dan tanpa alat
- disiplin,toleransi,estetika
Ritmik
- dg dan tanpa alat koordinasi gerak (lanjutan)
- disiplin,konsentrasi,estetika, toleransi, kerjasama
Ritmik
- kombinasi & rangkaian gerak berirama dg alat
- disiplin,konsentrasi
Gerak berirama
- senam aerobik, penyelarasan gerak dan irama diiringi musik
- kerjasama,disiplin,estetika, percaya diri
Gerak berirama
- senam aerobik dg musik, senam irama tradisional sesuai budaya daerah
secara kelompok
- kerjasama,disiplin,estetika, percaya diri
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
60
Renang
Renang & loncat indah (*)
- praktik ktrampilan dasar salah satu gy renang, teknik dasar loncat indah
disamping kolam
- disiplin,berani,tanggungjawab, kerja keras
Renang & pertolongan diair (*)
- kombinasi teknik gy dada,bebas, dan salah satu gy lain, ktrampilan dasar
pertolongan kecelakaan diair dg Resusitasi Jantung-Paru (RJP)
- disiplin,kerjakeras,berani, tanggungjawab
Renang & loncat indah (*)
- ktrampilan salah satu gy renang utk pertolongan, loncat indah papan 1
meter
- disiplin,berani,kerjasama,kerja keras
Renang
- kombinasi gerak renang, ktrampilan dasar pertolongan diair Resusitasi
Jantung-Paru (RJP)
- disiplin,kerjasama,berani, tanggung jawab
Renang (*)
- gaya dada, bebas, punggung, gaya lainnya (lanjutan)
- disiplin,kerja keras,berani
Renang (*)
- praktik berbagai gy renang utk bermain diair (modifikasi), utk estafet,
utk pertolongan
- disiplin,sportif,jujur,toleransi, kerja keras,berani
Senam
Senam lantai
- rangkaian dg menggunakan bantuan, rangkaian tanpa alat
- percaya diri, tanggungjawab, kerja sama
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
61
Senam lantai
- rangkaian dg dan tanpa alat
- percaya diri,kerjasama, tanggung jawab,menghargai teman
Senam
- rangkaian senam ketangkasan dg dan tanpa alat
- percaya diri,kerjasama, tanggung jawab,menghargai teman
Senam
- praktik senam ketangkasan dg dan tanpa alat (lanjutan)
- percaya diri,kerja sama,tanggung jawab,menghargai teman
Senam lantai & ketangkasan
- rangkaian senam lantai dan ketangkasan
- percaya diri,kerjasama,tanggung jawab,menghargai teman
Senam lantai & ketangkasan
- rangkaian senam lantai, rangkaian senam ketangkasan dg alat
- tanggungjawab,kerja sama, percaya diri & teman
SIMPULAN
1. GERAK DASAR DAN TEKNIK GERAK
- jalan, lari, lompat, loncat
- memutar, mengayun, membungkuk, meliuk
- berdiri, berjalan, menekuk, menendang, giring bola, kontrol bola
- melempar, menangkap, memvoli, memantul, menarik
- permainan bola besar, bola kecil
- atletik
- bela diri
- kombinasi dan variasi
- peraturan yg dimodifikasi dan sesungguhnya
2. KEBUGARAN JASMANI
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
62
- kekuatan otot lengan, dada, bahu, punggung, tungkai
- daya tahan (jantung-paru), kelentukan, kecepatan, kelincahan,
power
- identifikasi tubuh yang perlu dilatih utk memperbaiki dan
mempertahankan postur, memperbaiki cacat bukan bawaan
- bermain, latihan sirkuit, menggunakan alat sederhana
- tes kebugaran jasmani dan interpretasi hasil tes
- merancang program & praktik berbagai bentuk latihan kebugaran
3. SENAM LANTAI DAN KETANGKASAN
- Senam lantai
- keseimbangan statis dan dinamis
- teknik dasar guling depan, guling belakang, meroda, guling
lenting
- peregangan, pelemasan, (pemanasan), pendinginan
- Senam ketangkasan
- lompat, loncat, memindah titik tubuh
- tanpa alat dan dengan alat
- rangkaian dg menggunakan bantuan
4. GERAK RITMIK
- tanpa musik dan dengan musik/ irama (tradisional)
- tanpa alat an dengan alat (tongkat, simpai)
- berpasangan
- kelompok/ beregu
- gerak lokomotor
- gerak terstruktur (skj)
- rangkaian senam aerobik
5. GERAK DASAR DAN TEKNIK RENANG
- pengenalan air, dikolam dangkal
- injak air, mengapung, menyelam,
- gerak kaki, lengan, bernapas, meluncur,
- kombinasi
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
63
- teknik dasar gaya bebas, dada, punggung, estafet, renang jarak
tertentu
- renang indah
- loncat indah papan 1 meter
- renang untuk pertolongan (resusitasi jantung-paru)
6. AKTIVITAS LUAR KELAS (perkemahan dan penjelajahan)
- pengenalan dilingkungan sekolah
- aktivitas jasmani yang menyenangkan, ada tantangan
- pakaian & sepatu yang sesuai
- gerak lokomotor dalam mengikuti jejak
- memilih tempat yang aman untuk bermain
- keterampilan pasang kemah
- diluar lingkungan sekolah
- praktik di alam bebas, pantai, gunung, perbukitan dan
penyelamatannya
- penjelajaham beregu dengan mengikuti rambu-rambu
- praktik penyelamatan & P3K luka ringan
- keterampilan memecahkan masalah dalam penjelajahan
- kunjungan ketempat bersejarah
- karyawisata
- evaluasi kegiatan
- makanan & minutan sehat
7. BUDAYA HIDUP SEHAT
- kebersihan diri, gigi, mulut, hidung, telinga, pakaian, rambut,
kaki, tangan
- kebersihan lingkungan sekolah, rumah, sampah,
- makanan sehat dan bergizi
- tidur & istirahat, pemanfaatan waktu luang
- penyakit, diare, demam berdarah, influensa, seks, sumber & cara
pencegahannya
- imunisasi
- bencana alam, kebakaran, dan cara menghadapinya
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
64
- UU narkoba, jenis, bahayanya, merokok, minutan keras & cara
pencegahannya
- Seks bebas, pelecehan, HIV/AIDS bahaya dan pencegahannya
8. AFEKTIF (nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga)
sportif, jujur, kerjasama, toleransi, percaya diri, tanggungjawab,
menghargai, semangat, disiplin, pantang menyerah, berani,
berbagi tempat dan peralatan, kerja keras, menerima kekalahan,
etika, estetika, keselamatan
*) diajarkan sebagai kegiatan pilihan, disesuaikan dengan situasi &
kondisi sekolah
**) materi pilihan, disesuaikan dengan fasilitas & peralatan yang
tersedia
***) diajarkan pada semester 1 dan atau semester 2
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
65
Bab 5
PENGEMBANGAN
BAHAN PEMBELAJARAN
A. Pengertian Bahan Pembelajaran
Istilah bahan pembelajaran atau disebut juga Bahan pembelajaran
sampai saat ini masih dipersepsi secara berbeda. Hal iini terjadi bukan
saja di kalangan masyarakat awam, melainkan juga di kalangan orangorang
yang concern dengan dunia pendidikan. Kekaburan terjadi karena
selama ini pengertian Bahan Pembelajaran dengan buku teks dianggap
sama. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, sebab Bahan Pembelajaran
memiliki karakteristik tersendiri bila ditinjau dari aspek isi, perancangan,
serta khalayak pembaca yang menjadi tujuannya.
Mengingat akan karakteristiknya yang berbeda dengan buku teks,
maka dikatakan bahwa Bahan Pembelajaran adalah bahan yang secara
cermat, sistematis disusun oleh ahli bidang studi tertentu atau profesi
guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Batasan yang dikemukakan
tersebut menunjukkan adanya dua pokok pikiran penting yang perlu
digaris bawahi yakni:
• Bahan Pembelajaran disusun oleh orang yang memiliki
kualifikasi kepakaran dalam bidang studi tertentu atau profesi
guru
• Perancangan Bahan Pembelajaran dimaksudkan untuk
menunjang tercapainya tujuan pembelajaran.
Karena Bahan Pembelajaran dirancang oleh ahli tertentu dan
dimaksudkan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, maka
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
66
jelas bahwa Bahan Pembelajaran memiliki sasaran pembaca yang sangat
khusus yakni siswa, lebih khusus lagi adalah siswa yang sedang dalam
pengelolaan pembelajaran guru yang bersangkutan. Hal ini berbeda
dengan buku teks yang sasaran pembacanya tidak spesifik karena
cakupannya meliputi semua kalangan orang yang berminat.
Kekhususan Bahan Pembelajaran juga dapat dilihat pada
orientasinya yang memungkinkan pebelajar mampu mengembangkan
kemampuan belajarnya secara optimal sebab:
• disusun menurut struktur dan urutan isi yang sistematis
• menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
• menumbuhkan motivasi belajar siswa
• mengantisipasi kesulitan belajar
• menyediakan rangkuman serta balikan.
Berpijak pada argumentasi yang telah dikemukakan, maka Bahan
Pembelajaran merupakan salah satu bentuk sumber belajar, selain guru,
yang dirancang secara sistematis oleh ahli bidang studi tertentu atau
profesi guru, menurut kaidah-kaidah perancangan dengan tujuan
meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan meningkatkan ketertarikan siswa
untuk terus belajar.
B. Pentingnya Bahan Pembelajaran dalam Pembelajaran
Salah satu solusi pemecahan masalah belajar yang ditawarkan
disiplin teknologi pembelajaran, mengacu pada empat kriteria yakni:
• peningkatan kualitas belajar;
• efisiensi penggunaan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai
tujuan belajar;
• peningkatan daya tampung tanpa terjadi degradasi kualitas;
• efisiensi penggunaan biaya dengan kualitas belajar yang
maksimal.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
67
Guna mencapai maksud tersebut, maka strategi yang perlu dilakukan
yaitu melalui penyediaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar yang
diakui sebagai komponen vital dalam pembelajaran.
Secara praktis, penyediaan dan pemanfaatan Bahan Pembelajaran
sebagai sumber belajar dapat diupayakan melalui pengembangan proses
pembelajaran yang berpusat pada aktivitas belajar pebelajar (student
learning development) dan penataan kondisi belajar yang sesuai dengan
karakteristik pebelajar.
Dengan demikian, Bahan Pembelajaran mendapat tempat yang
sangat strategis dalam upaya-upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.
Argumen yang mendasari premis tersebut yaitu bahwa Bahan
Pembelajaran memberikan informasi yang relatif operasional bagi proses
pengelolaan pembelajaran. Bahkan melalui Bahan Pembelajaran siswa
dapat melakukan aktivitas belajar secara mandiri karena telah tersedia
pula petunjuk teknis penggunaan Bahan Pembelajaran bagi siswa,
sehingga aktivitas belajar yang dilakukannya lebih terarah pada sasaran
yang hendak dituju.
Strategisnya kedudukan Bahan Pembelajaran dalam pembelajaran
juga disampaikan oleh Gagne, Briggs dan Wager (1982) bahwa fungsi
penting Bahan Pembelajaran dalam pembelajaran yaitu:
1. Membantu belajar siswa secara perorangan (individual)
2. Memberikan keluasan penyiapan pembelajaran yang bersifat segera,
jangka pendek dan jangka panjang.
3. Bahan Pembelajaran yang dirancang secara sistematis dapat
memberikan pengaruh yang positif bagi peningkatan kualitas sumber
daya manusia secara perorangan.
4. Bahan Pembelajaran memudahkan pengelolaan pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan yang sistemik.
5. Bahan Pembelajaran memudahkan belajar siswa karena dirancang
berdasarkan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya manusia
belajar.
Kedudukan Bahan Pembelajaran dalam pembelajaran, juga
mendapat perhatian Dick dan Carey (1994) yang berpendapat bahwa: (1)
Bahan Pembelajaran memberikan fokus yang jelas mengenai apa yang
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
68
harus dipelajari siswa dan (2) keterkaitan antar komponen yang terdapat
dalam Bahan Pembelajaran memudahkan siswa untuk belajar secara utuh.
Kedudukan Bahan Pembelajaran dalam pembelajaran disajikan pada tabel
berikut.
PERAN GURU DALAM PENYAMPAIAN PEMBELAJARAN
Peran guru
dalam
merancang
Bahan
Pembelajaran
Cara Penyampaian Pembelajaran
Kegiatan
Awal
Penyajian
Informasi
Melibatkan
Siswa
Kegiatan
Lanjutan
Tes dan
Memotivasi
I.
Guru
merancang
Bahan
Pembelajaran
sendiri
Bahan
Pembelajaran
Bahan
Pembelajaran
Bahan
Pembelajaran
Bahan
Pembelajaran
Guru/
Bahan
Pembelajaran
II.
Guru memilih
dan mengubah
Bahan
Pembelajaran
yang ada agar
sesuai dengan
tujuan
pembelajaran
Bahan
Pembelajaran
dan/atau
guru
Bahan
Pembelajaran
dan/atau
guru
Bahan
Pembelajaran
dan/atau
guru
Bahan
Pembelajaran
dan/atau
guru
Bahan
Pembelajaran
/Guru
III.
Guru tidak
menggunakan
Bahan
Pembelajaran,
tetapi
menyampaikan
sendiri secara
lisan
Guru Guru Guru Guru Guru/
Bahan
Pembelajaran
Peranan Bahan dalam pembelajaran yang terdiri dari guru, siswa,
dan Bahan Pembelajaran (media) oleh Heinich (1970) digambarkan
terdiri atas komponen guru saja (pola 1), guru dengan media (pola 2),
media lebih berperanan disbanding guru (pola 3), guru dengan media
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
69
berkedudukan sama (pola 4) dan media saja (pola 5). Pola pembelajaran
dengan peran guru dan disajikan pada diagram berikut.
Diagram 1 Peranan Bahan Pembelajaran dan Guru dalam
Pembelajaran
C. Penulisan Bahan Pembelajaran dengan Teori Elaborasi
Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa Bahan
Pembelajaran memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya
dengan jenis bahan lainnya. Sebagai salah satu sumber belajar, Bahan
Pembelajaran merupakan print material yang diperuntukkan bagi
kemudahan belajar siswa. Walaupun semua jenis bahan dapat
digolongkan sebagai print material, namun terdapat perbedaan
karakteristik yang sangat menonjol.
Dua ciri yang menonjol dari bahan pembelajaran yaitu, karakteristik
Bahan Pembelajaran yang membedakannya dengan bahan lain tampak
pada dua segi utama yaitu, pada bentuk fisik dan komponen isi yang
menggambarkan kualitas tampilan isi. Dari segi bentuk fisik, bahan
pembelajaran dirancang dengan memperhatikan aspek estetik
(kemenarikan) untuk merangsang tumbuhnya kegandrungan belajar
pebelajar.
A. Untuk merancang Bahan Pembelajaran, Reigeluth (1983)
mengembangkan teori elaborasi dengan tiga model pembelajaran yang
KURIKULUM
Guru
saja
Guru
dengan
media
Media Guru Media Media
saja
Guru
PESERTA DIDIK
1 2 3 4 5
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
70
Elaborasi Tahap I
Elaborasi
Tahap II
Elaborasi
Tahap III
masing-masing terdiri atas sejumlah komponen strategi. Salah satu
komponen strategi adalah strategi pengorganisasian isi Bahan
Pembelajaran dengan penahapan elaboratif, yang pada prinsipnya
merupakan penahapan dari sederhana ke kompleks. Rumusan teori
elaborasi yang disederhanakan adalah sebagai berikut: Agar isi
pembelajaran dapat dipahami dengan baik, organisasikan isi
pembelajaran itu dengan urutan elaboratif. Teori elaborasi kemudian
dikembangkan kemudian bersama Meril (1987) suatu model preskripsi
untuk menata, mensintesis, dan merangkum iisi pembelajaran. Berbagai
temuan penelitian untuk menguji keefektifan teori dan model elaborasi di
Indonesia telah dilakukan, dengan demikian model elaborasi merupakan
strategi yang efektif untuk mengorganisasi isi pembelajaran.
Secara operasional penahapan itu dapat dilakukan dalam proses
pembelajaran melalui tiga macam cara, yaitu dari yang abstrak ke yang
konkret, dari yang sukar ke yang mudah, dari yang kompleks menjadi
yang sederhana, dari yang umum ke yang rinci. Penahapan dari umum ke
khusus diibaratkan sebagai mempelajari gambar melalui kamera dengan
lensa zoom; mula-mula lensa dengan sudut pandang lebar sehingga
kelihatan gambar keseluruhan, kemudian di zoom hingga perhatian hanya
tetuju pada objek tertentu saja dari keseluruhan.
Contoh penahapan sebagai suatu rincian digambarkan dalam
diagram berikut ini.
Diagram 2 Pentahapan Elaborasi Tahap I, II, dan III
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
71
Dari segi komponen isi biasanya sistematika Bahan Pembelajaran
terdiri dari sejumlah komponen antara lain:
Bagian Awal
Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah:
Halaman Judul
Halaman Penerbit
Halaman Rekomendasi Depdiknas
Kata Pengantar Penerbit
Kata Pengantar Pengarang
Daftar Isi
Daftar Tabel (jika ada)
Daftar Gambar (jika ada)
Daftar Lampiran (jika ada)
Bagian Inti
Judul Bab
Tujuan pembelajaran,
Sub-Bab
Uraian isi,
Gambar atau illustrasi,
Daftar Tabel
Contoh dan non contoh
Rangkuman
Soal latihan
Bagian Akhir
Pada bagian akhir ini termuat:
Daftar rujukan
Lampiran-lamiran
Riwayat hidup penulis Bahan
Sistematika baku yang lengkap dalam pengem-bangan bahan terdiri
atas empat tahap utama yaitu:
1. Analisis mata pelajaran di mana Bahan Pembelajaran tersebut akan
dikembangkan yang meliputi: nama mata pelajaran, jenjang
pendidikan, kelas, dan semester atau cawu.
2. Melakukan pengkajian terhadap matapelajaran dan Bahan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
72
Pembelajaran yang akan dikembangkan untuk mengetahui secara
umum apa yang menjadi karakteristik yang meliputi isi kurikulum
dan GBPP mata pelajaran yang bersangkutan.
3. Mengembangan Bahan Pembelajaran dengan mengikuti langkahlangkah
prosedural sebagai berikut:
(a) analisis tujuan dan karakteristik bidang studi;
(b) analisis sumber belajar;
(c) analisis karakteristik pebelajar;
(d) menetapkan tujuan dan isi pembelajaran;
(e) menetapkan strategi pengorganisasian dan isi pembelajaran;
(f) menetapkan strategi penyampaian;
(g) menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran;
(h) pengembangan prosedur pengukuran hasil belajar.
4. Menyusun dan menulis Bahan Pembelajaran yang unsur-unsurnya
meliputi:
(a) Judul Bab
(b) Tujuan pembelajaran,
(c) Sub-Bab
(d) Uraian isi,
(e) Gambar atau illustrasi,
(f) Daftar Tabel
(g) Contoh dan non contoh
(h) Rangkuman
(i) Soal latihan
2. Uji coba Bahan Pembelajaran untuk memperoleh sejumlah
informasi yang penting bagi keperluan revisi. Tahap ini melibatkan
sejumlah subyek yakni:
(a) ahli rancangan,
(b) ahli media,
(c) ahli bidang studi,
(d) guru kelas,
(e) uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil,
(f) uji coba lapangan.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
73
Langkah-langkah pembelajaran yang diorganisasi dengan Model
Elaborasi sebagai berikut:
(1) Penyajian kerangka isi. Pembelajaran dimulai dengan penyajian
kerangka isi yaitu struktur yang memuat bagian-bagian paling
penting dari bidang studi.
(2) Elaborasi tahap pertama. Tiap-tiap bagian yang ada dalam
kerangka isi, mulai dari bagian yang paling penting dielaborasi.
Elaborasi tiap-tiap bagian diakhiri dengan rangkuman dan
pensitesis yang hanya mencakup konstruk-konstruk yang baru saja
diajarkan (pensintesis internal).
(3) Pemberian rangkuman dan pensintesis eksternal. Akhir
elaborasi tahap pertama diberikan rangkuman dan diikuti dengan
pensintesis eksternal. Rangkuman berisi pengertian-pengertian
singkat mengenai konstruk-konstruk yang diajarkan dalam
elaborasi, dan pensintesis eksternal menunjukkan hubunganhubungan
penting yang ada antar bagian yang telah dielaborasi dan
hubungan antara bagian-bagian yang telah dielaborasi dengan
kerangka isi.
(4) Elaborasi tahap kedua. Setelah elaborasi tahap pertama berakhir
dan diintegrasikan dengan kerangka isi pembelajaran diteruskan ke
elaborasi tahap kedua, yang mengelaborasi bagian pada elaborasi
tahap pertama, dengan maksud membawa si-belajar pada tingkat
kedalaman sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pembelajaran.
Seperti halnya dalam elaborasi tahap pertama, setiap elaborasi
tahap kedua disertai rangkuman dan pensintesis internal.
(5) Pemberian rangkuman dan pensintesis eksternal. Pada akhir
elaborasi tahap kedua, diberikan rangkuman dan pensintesis
eksternal seperti elaborasi tahap I.
(6) Setelah semua elaborasi tahap kedua disajikan, disintesiskan, dan
diintegrasikan ke dalam kerang-ka isi, pola seperti ini diulang
kembali untuk elaborasi tahap III, dan seterusnya, sesuai dengan
tingkat kedalaman yang ditetapkan tujuan pembelajaran.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
74
(7) Pada tahap akhir pembelajaran, disajikan kembali kerangka isi
untuk mensintesiskan keseluruhan isi bidang studi yang telah
diajarkan.
Bahan pembelajaran Strategi Pembelajaran Unggul menggunakan
pedoman penyusunan Bahan Pembelajaran dengan sistematikan sebagai
berikut.
Bagian Pendahuluan, terdiri dari:
(1) Kerangka isi pembelajaran, yang diletakkan pada setiap awal
bab, berfungsi untuk memperlihatkan kaitan antara bab yang
sedang dibahas dengan bab sebelumnya serta bab sesudahnya.
Untuk memusatkan perhatian pembaca, bab yang sedang dibahas
diberi tanda yang berbeda (umpanya, kotak yang berbayang).
(2) Tujuan pembelajaran, Mengungkap kemampuan apa yang harus
dimiliki oleh siswa setelah selesai mengikuti kegiatan bab tersebut.
Tujuan diungkap-kan secara operasional sehingga pencapaiannya
mudah diukur.
(3) Deskripsi singkat tentang isi bab (diungkap dalam satu paragraf).
Dengan membaca deskripsi tersebut siswa akan mendapat
gambaran umum tentang keseluruhan isi dari bab yang akan
dibahas.
(4) Relevansi isi (diungkap dalam satu paragraf). Relevansi isi bab
mengungkap kaitan antara isi bab yang sedang dipelajari dengan isi
bab yang telah dipelajari sebelumnya dan kegunaannya dalam
mempelajari bab berikutnya, serta kegunaannya dalam keseluruhan
isi yang dipelajari.
(5) Kata-kata kunci. Kata-kata kunci perlu diidentifikasi dan
dikemukakan dalam bagian ini.
Keseluruhan butir bagian pendahuluan ini ditulis secara
berkesinambungan dengan ketentuan sub judul kerangka isi tidak perlu
ditulis. Uraian mengenai deskripsi dan relevansi ditulis dalam satu sub
judul: Deskripsi.
Bagian Isi, terdiri atas:
(1) Judul
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
75
(2) Uraian atau penjelasan secara rinci isi bab, yang diikuti dengan
contoh-contoh konkrit dan bukan contoh, serta gambar atau grafik.
Uraian dapat pula dimulai dengan contoh-contoh, atau kasus-kasus
kemudian baru diikuti dengan penjelasan tentang konsep yang
dimaksud.
(3) Ringkasan dari konsep atau prinsip yang telah dipelajari
(4) intesis berfungsi untuk menunjukkan kaitan-kaitan di antara
konsep-konsep, prosedur-prosedur, atau prinsip-prinsip yang
diajarkan.
(5) Latihan yang berisi kegiatan yang harus dilakukan siswa setelah
membaca uraian di atas. latihan ini berisi perintah yang harus dilakukan
siswa dengan mengikuti petunjuk-petunjuk secara bertahap, langkah demi
langkah. Tujuan latihan ini agar siswa benar-benar menguasai konsep
yang telah di bahas.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
76
Bab 6
PENILAIAN HASIL BELAJAR
SISWA
(Drs. Setyo Budiwanto, M.Kes)
A. Pengertian Tes, Pengukuran dan Penilaian
Membahas tentang penilaian hasil belajar siswa tentu akan selalu
ber-hubungan dengan istilah tes, pengukuran dan penilaian. Untuk
menyamakan pengertian tentang istilah tes, pengukuran dan penilaian
berikut dikutip beberapa definisi istilah-istilah tersebut.
Menurut Rakajoni (1981), tes adalah sejumlah tugas yang harus
dikerja-kan oleh orang yang dites. Prestasi melaksanakan tugas tersebut
biasanya dinyatakan dalam bentuk angka yang bersifat kuantitatif disebut
skor. Kirkendal, Gruber dan Johnson (1980) mengemukakan bahwa tes
adalah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi
tentang seseorang atau obyek. Suharsimi (1989) menjelaskan bahwa tes
adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan
untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau
bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Contoh: untuk
mengetahui kemampuan lempar lembing, testi melakukan tugas tes
melempar lembing. Kemampuan lempar lembing dinyatakan dengan
angka yang melukiskan jauhnya lemparan. Jauh lemparan diukur dari
garis batas awalan sampai dengan tempat menancapnya ujung lembing di
daerah sasaran. Hasil pengukuran tersebut dinyatakan dengan angka atau
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
77
skor. Proses melakukan lempar lembing dan meng-ukur jauhnya
lemparan tersebut disebut sebagai pengukuran. Kirkendal, Gruber dan
Johnson menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses mengumpulkan
informasi. Skor-skor yang diperoleh melalui proses pengukuran tersebut
belum banyak mempunyai makna. Untuk memberikan makna tehadap
suatu skor yang bersifat kuantitatif tersebut harus dipertimbang-kan atau
dibandingkan dengan suatu acuan tertentu. Hasil membandingkan suatu
skor dengan suatu acuan tersebut akan diperoleh nilai yang bersifat
kualitatif. Proses membandingkan skor hasil pengukuran dengan suatu
acuan tertentu inilah yang disebut sebagai penilaian. Dan skor yang
bersifat kuantitatif tersebut perlu diubah menjadi nilai yang bersifat
kualitatif. Sehingga penilaian dapat diartikan juga sebagai proses
mengubah skor yang bersifat kuantitatif menjadi nilai yang bersifat
kualitatif. Nurhasan (1984) menjelaskan bahwa penilaian merupakan
suatu proses pemberian makna pada hasil pengukuran dengan jalan
membanding-kan dengan suatu standard. Ada dua macam standar yang
lazim dipakai: 1) criterion referenced standard, 2) norm referenced
standard.
B. Ciri dan Sifat Penilaian Hasil Belajar Siswa dalam
Pendidikan Jasmani
Program studi pendidikan jasmani mempunyai ciri dan sifat yang
khusus dibanding dengan program studi lainnya. Ciri dan sifat yang
khusus tersebut terlihat pada obyek pengajaran, tujuan pengajaran yang
akan dicapai dan ke-giatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Maka
kegiatan penilaian dan pengu-kuran dalam pendidikan jasmani juga
mengacu pada ciri dan sifat yang khusus tersebut. Gerak jasmani
berolahraga merupakan obyek pengajaran paling utama dalam pendidikan
jasmani. Tujuan pengajaran dalam pendidikan jasmani secara
proporsional lebih banyak mengacu pada ketrampilan gerak berolahraga
(psy-chomotor). Tujuan tersebut merupakan tujuan pengajaran
(instructional effect) yang secara eksplisit dicapai melalui kegiatan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
78
belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan belajar
mengajar lebih banyak dilaksanakan di lapangan olahraga. Tentunya
dalam usaha pencapaian tujuan pengajaran tersebut di atas tidak dapat
terpisah dan termasuk di dalamnya tujuan pengajaran yang berupa
pemahaman pengetahuan, pembentukan sikap dan nilai. Tujuan yang
kedua ini merupakan hasil pengiring (nurturent effect) dari tujuan yang
pertama. Terutama mempunyai peran "menghidupi" sistem lingkungan
belajar mengajar pendidikan jasmani. Misalnya, pemahaman tentang
peraturan dan menaati peraturan per-mainan, mengembangkan sikapsikap
positif antara lain kemampuan kerjasama, disiplin, kreatifitas,
kemampuan berfikir kritis, kejujuran, keberanian, tidak mudah putus asa,
kemauan kuat dan semangat.
Ada ciri-ciri lain tentang penilaian hasil belajar siswa dalam
pendidikan jasmani. Pertama, penilaian hasil belajar siswa dalam
pendidikan jasmani bersifat tidak langsung (indirect). Contoh, penilaian
prestasi lari 200 meter, guru harus mengukur waktu tempuh lari 200
meter lebih dahulu terhadap testi untuk memperoleh skor yang
merupakan kemampuan lari 200 meter. Berdasarkan skor tes lari 200
meter tersebut diadakan penilaian. Kedua, penilaian hasil belajar siswa
dalam pendidikan jasmani bersifat relatif. Maksudnya hasil pengukuran
dan penilaian dalam pendidikan jasmani tidak selalu sama. Contoh, suatu
tes lompat tinggi diberikan kepada mahasiswa dua kali dengan selang
waktu 10 menit; ternyata hasil tes kesatu dan kedua tidak sama. Ketiga,
penilaian hasil belajar siswa dalam pendidikan jasmani menggunakan
unit-unit yang tetap (constancy of unit), maksudnya menggunakan satuansatuan
ukuran tertentu sebagai dasar penilaian; misalnya simpangan baku
merupakan ukuran penyebaran skor. suatu distribusi. Keempat, penilaian
hasil belajar siswa dalam pendidikan jasmani cenderung bersifat
kuantitatif. Dalam melaksanakan pengukuran dan penilaian selalu bekerja
dengan angka-angka. Contoh: tinggi lompatan, jauh lemparan. Kelima,
penilaian hasil belajar siswa dalam pendidikan jasmani dapat terjadi
kesalahan yang disebabkan oleh alat pengukur yang digunakan atau cara
menggunakan alat tersebut. Sehingga penggunaan alat pengukuran atau
tes di-perlukan beberapa syarat. Antara lain, harus dapat menunjukkan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
79
dengan jelas apa yang akan diukur; hasil pengukuran dan penilaian harus
representatif dalam menggambarkan keadaan siswa; menggunakan alat
pengukur atau tes yang memenuhi persyaratan validitas (kesahihan),
reliabilitas (keterandalan) dan obyektif; hasil pengukuran yang specifik
hendaknya diolah secermat-cermatnya; penilaian hendaknya berdasarkan
pada suatu kriteria atau norma.
Pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa hendaknya
dilakukan secara terencana, menyeluruh (komprehensif),
berkesinambungan serta terus menerus. Terencana, maksudnya kegiatan
penilaian dan pengukuran hasil belajar siswa hendaknya dilakukan
melalui tahap-tahap persiapan, pelaksanaan, analisis dan
pengambilan keputusan serta dilakukan tindak lanjut. Penilaian hasil
belajar siswa hendaknya menyeluruh, yaitu mengacu kepada semua
tujuan pengajaran, men-cakup semua materi, mencakup semua aspek
perilaku siswa, meliputi seluruh jenjang kemampuan dan menggunakan
berbagai macam teknik dan alat pengukur. Penilaian hendaknya
dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus. Dengan demikian
penilaian dilaksanakan mulai dari awal, selama pelaksanaan dan pada
akhir kegiatan belajar mengajar serta diikuti dengan tindak lanjut.
C. Tujuan Penilaian Hasil Belajar Siswa dalam Pendidikan
Jasmani
Penilaian hasil belajar siswa dalam pendidikan jasmani dan
kesehatan mempunyai beberapa tujuan. Pertama, untuk mengetahui
prestasi dan kemajuan belajar siswa dalam pendidikan jasmani. Kedua,
untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa pada suatu unit
matapelajaran pendidikan jasmani. Ketiga, untuk mengetahui status
akademis siswa dalam kelompoknya. Keempat, untuk keperluan
penjurusan dan pengelompokan sesuai dengan bakat dan kemampuan.
Kelima, untuk memberi laporan kepada siswa, wali atau orang tua siswa.
Keenam, untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang
memerlukan personil lulusan. Ketujuh, untuk memberi informasi atau
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
80
data yang diperlukan untuk kegiatan penelitian. Kedelapan untuk
memotivasi siswa melalui pemberian umpan balik.
D. Fungsi Penilaian Hasil Belajar Siswa dalam Pendidikan
Jasmani
Penilaian hasil belajar siswa dalam pendidikan jasmani mempunyai
beberapa fungsi sebagai berikut.
Fungsi formatif
Penilaian dan pengukuran yang dilaksanakan selama proses
belajar meng-ajar dapat berfungsi pembentukan. Biasanya tes formatif
dilaksanakan pada akhir sub program kegiatan belajar mengajar dan
untuk mengetahui pencapaian tujuan khusus pengajaran. Hasil tes
tersebut merupakan bahan informasi bagi guru maupun siswa tentang
kemajuan belajar siswa setelah menyelesaikan kegiatan belajar
mengajar suatu sub materi atau sub program. Misalnya, setelah menyelesaikan
materi pelajaran lompat tinggi gaya flop dilakukan tes
ketrampilan terhadap siswa. Unsur yang dinilai tidak selalu berupa
kemampuan tinggi lompatan siswa, tetapi dapat berupa kebenaran
melakukan teknik lompat tinggi. Informasi tersebut dijadikan sebagai
balikan tentang kegiatan belajar megajar yang telah dilaksanakan dalam
upaya pencapaian tujuan pengajaran. Bagi guru, informasi tersebut
digunakan sebagai masukan untuk menyempurnakan rencana dan
kegiatan mengajar berikutnya. Bagi siswa, informasi tersebut digunakan
sebagai masukan untuk berusaha meningkatkan dan atau
mempertahankan kemampuannya dengan cara memperbaiki cara belajar.
Sehingga untuk kegiatan belajar berikutnya diharapkan siswa dapat
mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan.
Fungsi sumatif
Biasanya tes sumatif dilaksanakan pada akhir seluruh program
kegiatan belajar mengajar, disebut pula sebagai evaluasi tahap akhir.
Hasil tes tahap akhir tersebut digunakan sebagai bahan informasi untuk
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
81
mengetahui pencapaian hasil belajar siswa setelah mengikuti seluruh
program dan proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil tes tahap akhir
tersebut ditentukan nilai sesuai dengan patokan atau pendekatan
penilaian yang digunakan. Selain itu, hasil tes sumatif juga digunakan
untuk mengetahui pencapaian tujuan umum pengajaran yang telah
ditetapkan pada awal kegiatan.
Fungsi diagnosis
Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengungkap masalah dan
kesulitan siswa yang dialami selama mengikuti proses belajar mengajar.
Bagi iswa yang memperoleh nilai rendah, hal ini merupakan indikator
bahwa siswa tersebut me-ngalami masalah. Jika masalah siswa tersebut
berupa kesulitan belajar, maka dapat diberikan tindak lanjut suatu
program pengajaran remidial. Untuk kesulitan yang lain disarankan untuk
memperoleh program bimbingan dan konseling. Maka penilaian hasil
belajar siswa berfungsi diagnostik, yang diikuti program perbaik-an agar
siswa dapat mencapai tujuan pengajaran.
Fungsi selektif
Hasil penilaian hasil belajar siswa merupakan bahan informasi
yang di- gunakan untuk mengambil keputusan dalam proses seleksi.
Misalnya, daftar nilai evaluasi murni (danem) merupakan bahan dan
kriteria dalam memilih dan mene-tapkan siswa berkualitas yang akan
masuk ke suatu jenjang sekolah selanjutnya. Kecuali itu, untuk tujuan
pengelompokan siswa dalam kegiatan belajar mengajar tertentu perlu
dilakukan penilaian. Hasil penilaian tersebut merupakan informasi
tentang kemampuan dan ciri-ciri siswa yang dapat digunakan untuk
menentukan suatu strategi dan metode mengajar yang paling tepat.
Fungsi motivatif
Hasil penilaian merupakan bahan informasi bagi siswa sebagai
pendorong untuk lebih semangat belajarnya. Dengan mengetahui hasil
belajarnya, bagi siswa yang hasil belajarnya kurang baik akan terdorong
untuk berusaha meningkatkan kegiatan belajar lebih baik.Bagi siswa yang
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
82
hasil belajarnya sudah baik, akan berusaha mempertahankan prestasinya
atau lebih meningkatkan prestasinya men-jadi lebih baik.
E. Hubungan antara Penilaian, Tujuan dan Kegiatan Belajar
Mengajar
Penilaian atau evaluasi hasil belajar siswa merupakan salah satu kegiatan
yang terkandung dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Dan
penilaian hasil belajar merupakan bagian dari suatu sistem yang tidak
dapat dipisahkan dari tujuan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar.
Tujuan pengajaran ditetapkan pada awal kegiatan untuk
memberikan arah kegiatan dan penyelenggaraan pengajaran. Selain itu
tujuan pengajaran akan menentukan bahan pengajaran yang akan
disajikan. Dan tujuan pengajaran di-gunakan sebagai acuan dalam
merencanakan evaluasi, terutama untuk menen-tukan instrumen atau tes
yang akan digunakan untuk kegiatan evaluasi. Kegiatan belajar mengajar
dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengajaran.
Sedangkan evaluasi hasil belajar merupakan proses yang
dirancang utnuk mengumpulkan data atau keterangan tentang siswa yang
dapat digunakan untuk mengambil keputusan maupun langkah-langkah
selanjutnya. Evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan untuk mengetahui
pencapaian kemampuan dan pe-nguasaan siswa terhadap tujuan
pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan evaluasi digunakan
untuk mengukur efektifitas kegiatan pengajaran yang telah dilak-sanakan
dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan atau
tindak lanjut terhadap kegiatan pengajaran berikutnya. Seperti yang
dikemukakan Abdoellah (1976) bahwa evaluasi sebagai suatu proses
menilai keefektifan tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai. Dari hasil
evaluasi tersebut juga dapat diketahui keberhasilan aspek-aspek yang
terlibat dalam proses belajar mengajar. Pada dasarnya, evaluasi dilakukan
untuk mengetahui apakah rencana dan penyelenggaraan pengajaran telah
berlangsung dengan baik atau tidak. Maka evaluasi juga bermanfaat
sebagai masukan dalam upaya menyempurnakan program pengajaran
yang akan dilaksanakan selanjutnya.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
83
Lebih lanjut evaluasi hasil belajar siswa merupakan salah satu
tugas guru, termasuk guru pendidikan jasmani. Hasil evaluasi dinyatakan
dengan suatu angka atau huruf yang disebut nilai. Selanjutnya nilai
tersebut berfungsi dan digunakan untuk berbagai keperluan; baik bagi
siswa, sekolah, guru, orang tua dan masyarakat.
Kriteria Tes
Sehubungan dengan penilaian hasil belajar siswa, maka tujuantujuan
pe-ngajaran harus dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan
dan melaksanakan kegiatan pengukuran dan penilaian. Termasuk di
dalamnya dalam menyusun bahan penilaian dan menentukan berbagai
alat pengukur dan instrumen untuk mengumpulkan data yang akan
digunakan. Untuk mengukur (mengumpulkan data) hasil belajar siswa
dalam pendidikan jasmani diperlukan berbagai macam teknik pengukuran
dan instrumen tes yang memenuhi kriteria instrumen penilaian yang baik.
Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengukur hasil
belajar siswa antara lain teknik tes dan teknik non tes. Teknik tes dapat
berupa berbagai macam instrumen tes ketrampilan olahraga dan
instrumen tes penge-tahuan. Sedangkan teknik non tes (teknik
pengumpuldata bukan tes) yang dapat digunakan antara lain instrumen
angket (questioner), pengamatan (observation), wawancara (interview),
skala penilaian (rating scale), daftar cek (ceck list), anekdota,
sosiometri, studi kasus dan catatan kumulatif (cumulative record).
Semua tes dan instrumen yang digunakan tersebut hendaknya
memenuhi kriteria sebagai tes atau instrumen yang baik. Kriteria tes
dan instrumen yang baik pada umumnya harus memenuhi tingkat
kesahihan (validitas), keterandalan (reliabilitas), obyektifitas, ekonomis,
praktis, adanya norma penilaian, petunjuk pelaksanaan dan cara
menscore. Pemilihan tes dan instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data tentang hasil belajar siswa harus disesuaikan dengan
tujuan penilaian dan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan.Tersedianya
fasilitas dan alat-alat olahraga, baik jenis, spesifikasi maupun jumlahnya
sangat men-dukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
84
dan penilaian Pendidikan Jasmani. Masalahnya, jika belum terpenuhinya
kebutuhan minimal tentang variabel latar belakang pendidikan guru,
pengetahuan dan pengalaman guru, kegiatan belajar mengajar, fasilitas,
alat-alat olahraga dan sumber belajar lainnya; bagaimanakah
pelaksanaan penilaian pencapaian hasil belajar siswa dalam pendidikan
jasmani di sekolah-sekolah? Jawaban sementara, kondisi sekolah dalam
variabel-variabel tersebut yang memungkinkan terjadinya banyak variasi
cara melaksanakan penilaian hasil belajar siswa dalam pendidikan
jasmani yang dilakukan oleh guru di sekolah-sekolah.
Dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar pendidikan jasmani
diperlu-kan kemampuan tenaga pengajar, antara lain kemampuan
menyusun tes hasil belajar mahasiswa. Kemampuan tersebut meliputi
kemampuan menyusun tes tertulis dan tes ketrampilan olahraga. Secara
umum kemampuan menyusun tes tersebut meliputi beberapa hal. (1)
Penyusun tes harus memiliki kemampuan dalam hal penguasaan materi
pengajaran. Terutama materi pengajaran yang akan dituangkan dalam
item-item tes yang akan disusun. Hal ini berkaitan dengan tuntutan
validitas kurikuler. (2) Penyusun tes harus menguasai teknik-teknik
penyusunan tes, baik tes tertulis maupun tes ketrampilan; dengan tujuan
agar tes yang disusun mampu mengungkap informasi yang mendekati
kenyataan. (3) Penyusun tes harus memiliki kemampuan merumuskan
kalimat pertanyaan dalam item tes dengan baik dan benar. Evaluasi yang
dilakukan harus berorientasi pada tujuan-tujuan instruksional
(instrucsional effect) yang telah ditetapkan dan juga tujuan-tujuan
pengiring (nurturent effect) lainnya. Berdasarkan tujuan-tujuan ter-sebut
maka evaluasi hasil belajar siswa mempunyai beberapa tujuan dan fungsi
Salah satu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian
tujuan psiko-motor adalah tes ketrampilan olahraga. Tes ketrampilan
olahraga tersebut perlu dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam
proses belajar mengajar pendidikan jasmani. Berikut ini dibahas tentang
kriteria tes yang baik dan langkah-langkah pembuatan tes ketrampilan
olahraga
Dalam melaksanakan kegiatan penilaian diawali dengan kegiatan
pengu-kuran menggunakan alat ukur atau tes. Alat ukur atau tes tersebut
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
85
perlu dibuat dan harus memenuhi kriteria tes yang baik. Secara umum,
kriteria alat ukur atau tes yang baik antara lain harus mempunyai tingkat
validitas dan reliabilitas yang meyakinkan. Bukti tentang tingkat
validitas dan reliabilitas suatu alat ukur atau tes sangat penting dalam
proses penilaian hasil belajar siswa. Sehingga proses penilaian yang
dilakukan dapat diyakini ketepatan dan keterandalannya, karena
menggunakan alat ukur atau tes yang tepat dan dapat diandalkan. Selain
itu, obyektifitas alat ukur harus menjadi perhatian berikutnya dalam
melakukan pengukuran.
Menurut Pudjiono (1989), syarat-syarat alat evaluasi dalam
Pendidikan Jasmani yang baik ada beberapa hal. (1) Harus dapat
menunjukkan dengan jelas apa yang akan dievaluasi. (2) Hasil evaluasi
harus representatif dalam menggam-barkan keadaan mahasiswa. (3)
Menggunakan alat atau tes yang memenuhi per-syaratan validita
(kesahihan), reliabilita (keterandalan) dan obyektif. (4) Hasil
pengukuran karakteristik yang akan dievaluasi diolah secermatcermatnya.
(5) Berdasarkan pada suatu kriteria atau norma tertentu
Validitas.
Validitas atau kesahihan alat ukur berhubungan dengan ketepatan
meng-ukur sesuatu yang seharusnya diukur. Selain itu, validitas
menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu alat ukur atau
instrumen. Suatu alat ukur yang valid atau sahih berarti alat ukur
tersebut tepat untuk mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Suatu
instrumen pengumpul data yang valid berarti instrumen tersebut dapat
mengungkap informasi suatu variabel yang sedang dikumpulkan. Tujuan
penggunaan sautu alat ukur merupakan faktor yang menentukan validitas
alat ukur. Tes yang sudah baku digunakan untuk mengukur hasil belajar
ketram-pilan olahraga siswa di sekolah mungkin tidak valid untuk
mengukur ketrampilan atlit yang akan mengikuti kejuaraan. Perbedaan
tujuan penggunaan tes memerlu-kan validitas yang berbeda pula.
Berikut ini akan dibahas dua jenis validitas, yaitu validitas yang
berdasar-kan isi (content validity) dan validitas yang dihubungkan dengan
kriteria (criterion validity).
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
86
Validitas isi
Penggunaan tes atau alat ukur dalam proses belajar mengajar
biasanya untuk menaksir pencapaian hasil belajar siswa tentang
kemampuan pengetahuan atau ketrampilan siswa. Yang paling baik,
keseluruhan isi topik atau materi bahasan dituangkan ke dalam tes
tersebut. Tetapi hal tersebut mungkin akan sulit dilakukan. Pada
umumnya cara menaksir pencapaian hasil belajar siswa adalah
mengambil sampel dari keseluruhan isi topik atau materi bahasan. Maka
agar dapat mengambil kesimpulan berdasarkan sampel untuk
keseluruhan isi, sampel tersebut harus mewakili keseluruhan isi. Dengan
kata lain, hasil yang diperoleh berdasarkan sampel tersebut harus
mencerminkan keseluruhan isi yang dikehendaki.
Sehingga sampel harus valid, hal ini merupakan masalah validitas
isi. Prosedur tersebut diawali dengan menyusun suatu kerangka atau kisikisi
topik atau materi bahasan. Dalam kisi-kisi mencakup keseluruhan isi
bidang studi dan aspek-aspek yang akan diukur dilengkapi dengan
katagori pentingnya setiap topik. Berdasarkan kisi-kisi tersebut
dikembangkan butir-butir materi tes. Selanjutnya secara acak diambil
sampel butir-butir tes dalam jumlah yang sesuai dengan bobot katagori
setiap topik dari keseluruhan isi.
Pada dasarnya validitas isi diperoleh berdasarkan pertimbangan
subyektif, secara teliti dan kritis terhadap butir-butir tes yang secara logis
dapat mewakili keseluruhan isi tes yang dikehendaki dan diperkirakan
sesuai dengan tujuan pengukuran. Maka suatu alat ukur atau tes harus
memiliki validitas logis. Selain itu, pertimbangan isi dan tujuan yang
akan diukur suatu tes harus mencerminkan dan sesuai dengan materi
pengajaran dan tujuan pengajaran yang dinyatakan dalam pedoman
kurikulum atau silabus. Dengan demikian suatu alat ukur atau tes harus
memenuhi validitas kurikulum.
Dalam menyusun tes ketrampilan dalam pendidikan jasmani,
validitas isi diperoleh melalui analisis ketrampilan yang akan di ukur.
Alat ukur atau tes ketrampilan olahraga dalam pendidikan jasmani
biasanya digunakan untuk me-nentukan ketrampilan umum dalam suatu
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
87
cabang olahraga. Sehingga tes ketram-pilan olahraga tersebut harus
mewakili dan mencerminkan ketrampilan olahraga secara keseluruhan.
Untuk menentukan butir-butir tes ketrampilan olahraga yang akan
diukur harus dilakukan secara cermat dan kritis dengan berdasar pada
pertimbangan-pertimbangan yang logis. Selain itu, tes ketrampilan
olahraga tersebut harus sesuai dengan materi dan tujuan yang dinyatakan
dalam pedoman kurikum pendidikan jasmani. Lebih lanjut, validitas
tes ketrampilan olahraga akan dibahas secara khusus pada bab
penyusunan tes ketrampilan olahraga.
Validitas kriteria
Validitas kriteria diperoleh dengan cara menghubungkan antara
alat ukur atau tes sebagai prediktor dengan suatu kriteria luar. Perhatian
yang utama untuk
jenis validitas ini adalah kriterianya, bukan pada alat ukur atau tes itu
sendiri. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hubungan
antara alat ukur atau tes dengan kriteria. Mengidentifikasi kriteria yang
akan digunakan merupakan
hal yang penting. Suatu kriteria yang akan digunakan harus
memenuhi syarat dan memiliki ciri-ciri yang dapat diyakini mengukur
sesuatu yang seharusnya akan diukur. Ciri yang penting adalah kriteria
tersebut harus mempunyai relevansi dan mencerminkan dengan tepat
sesuatu yang akan diukur. Ciri kedua, suatu kriteria harus dapat
diandalkan dan dapat dipercaya. Ciri yang lainnya, suatu kriteria
diharapkan bebas dari bias. Skor pada suatu ukuran kriteria hendaknya
tidak dipengaruhi oleh aspek-aspek selain kemampuan atau penam-pilan
yang sesungguhnya pada kriteria tersebut.
Menurut Raka Joni (1975), ditinjau dari cara memperoleh kriteria
pembanding, dibedakan menjadi validitas acuan kriteria (criterion
referenced validity) dan validitas acuan kelompok (group referenced
validity). Pada validitas acuan kriteria, kriteria ditetapkan lebih dahulu
yang ditetapkan ber-dasarkan tujuan pengajaran. Sedangkan validitas
acuan kelompok, kriteria ditentukan berdasarkan prestasi kelompok.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
88
Dilihat dari segi waktu diperolehnya kriteria pembanding,
dibedakan validitas ramalan (predictive validity) dan validitas bandingan
(concurrent validity). Nurkancana dan Sumartana (1986) bahwa
menjelaskan bahwa validitas ramalan adalah ketepatan suatu tes ditinjau
dari kemampuan meramalkan prestasi yang dicapai pada waktu yang
akan datang. Dengan demikian, kriteria pembanding diperoleh beberapa
waktu berselang setelah tes dilaksanakan. Sedangkan validitas bandingan
adalah ketepatan suatu tes dilihat dari korelasinya dengan kemampuan
yang telah dimiliki saat ini secara riil. Maka, kriteria pembanding
diperoleh pada waktu yang sama atau hampir bersamaan.
Teknik analisis untuk menghubungkan skor kriteria dengan skor
tes prediktor digunakan teknik statistik korelasional. Karena dalam
proses analisis untuk memperoleh validitas kriteria ini menggunakan
teknik-teknik statistik maka disebut validitas statistik. Satuan tingkat
hubungan akan dinyatakan dengan koefisien validitas. Rentangan
koefisien validitas antara -1 sampai dengan +1.
Dalam penyusunan suatu tes ketrampilan olahraga, ada tiga cara
mem-peroleh validitas yang dihubungkan dengan kriteria. Cara pertama,
menggunakan tes standard atau tes yang sudah dibakukan sebagai
kriteria. Validitas kriteria diperoleh dengan cara mengkorelasikan skor
suatu alat ukur atau tes prediktor dengan skor tes standard. Jika ada
korelasi maka testi yang mempunyai skor tes kriteria baikakan
memperoleh skor yang baik pula pada tes prediktor. Misalnya, Brady
volley test merupakan tes standar bola voli digunakan sebagai kriterion
untuk memperoleh validitas kriteria suatu tes ketrampilan bermain bola
voli. Cara kedua, sebagai kriterion adalah hasil penilaian para juri
(judges rating). Tiga sampai dengan lima juri melakukan pengamatan
dan memberikan penilaian menggunakan skala penilaian pada waktu
permainan berlangsung. Kemudian skor hasil penilaian juri dikorelasikan
dengan skor tes prediktor. Diharapkan, pemain yang baik akan
mendapatkan skor yang baik dari penilaian para juri dan men-dapat skor
baik pula dalam tes prediktor. Cara ketiga, menggunakan hasil pertandingan
kompetisi sebagai kriteria. Pertandingan kompetisi dilakukan
antar testi dalam kelompok sampel. Jumlah nilai menang setiap testi dari
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
89
seluruh pertan-dingan merupakan kriteria yang dikorelasikan dengan
skor tes prediktor. Testi yang banyak menang akan mendapat skor tinggi,
diharapkan memperoleh skor yang tinggi pula dalam tes prediktor.
Reliabilitas
Tes dikatakan reliabel jika pengukuran menggunakan tes tersebut
diper-oleh hasil yang tetap. Kirkendal, Gruber dan Johnson (1980)
menjelaskan bahwa reliabilitas adalah tingkat ketetapan suatu tes
mengukur apa yang seharusnya diukur. Lebih lanjut, reliabilitas
mempunyai pengertian bahwa suatu tes dapat diandalkan untuk
memgumpulkan data. Dapat diandalkan berarti tes tersebut baik, sehingga
dapat menghasilkan data yang benar sesuai dengan kenyataan.
Panjang tes mempunyai pengaruh terhadap reliabilitas. Yang
dimaksud panjang tes adalah jumlah pengetahuan, kemampuan atau
ketrampilan yang harus diukur, selain itu juga lama waktu pelaksanaan.
Semakin panjang tes ada ke-cenderungan semakin reliabel.
Ada beberapa teknik untuk menaksir reliabilitas suatu tes, yaitu
teknik ulangan (test-retest), teknik setara dan teknik belah dua. Derajad
reliabilitas ditunjukkan dengan koefisien korelasi, rentangannya adalah
antara -1 sampai dengan +1. Reliabilitas suatu tes ditentukan dengan
menghitung koefisien korelasi
Jika reliabilitas tes diperoleh dengan teknik ulangan (test-retest),
maka hanya ada satu perangkat tes saja. Pelaksanaannya adalah dilakukan
pengukuran pertama kemudian disusul dilakukan pengukuran ulang
menggunakan tes yang sama. Selanjutnya menghitung korelasi antara
data hasil pengukuran pertama dengan data hasil pengukuran kedua.
Hasil korelasi antara data pengukuran pertama dan kedua seringkali
disebut juga koefisien stabilitas.
Reliabilitas yang diperoleh dengan teknik setara harus dibuat dua
perang-kat tes. Kemudian dilakukan pengukuran menggunakan dua
instrumen secara ber-gantian. Seringkali teknik ini disebut juga
menggunakan teknik tes paralel. Selanjutnya menghitung korelasi antara
hasil dua bentuk tes tersebut. Hasil korelasi antara dua bentuk tes tersebut
pada dasarnya mempunyai tingkat kesetaraan (koefisien ekuivalen).
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
90
Teknik yang lain untuk menaksir reliabilitas tes adalah teknik
belah dua. Reliabilitas tes dengan cara belah dua diperoleh dari dalam test
itu sendiri. Suatu tes diberikan kepada sekelompok testi, kemudian skorskor
tersebut dapat dike-lompokkan menjadi dua. Cara membelah dua
biasanya dilakukan dengan cara acak atau dengan cara mengelompokkan
skor-skor percobaan nomor ganjil dan skor-skor percobaan nomor genap
Koefisien reliabilita dengan cara belah dua diperoleh dengan melakukan
analisis menggunakan teknik statistik korelasi product moment. Setelah
diperoleh koefisien reliabilita separo tes dilanjutkan menghitung
koefisien reliabilita tes seutuhnya menggunakan rumus Spearman-Brown.
Koefisien korelasi yang diperoleh merupakan koefisien reliabilitas yang
mengukur konsistensi internal.
Untuk memperoleh reliabilitas tes ketrampilan olahraga dengan
cara belah dua hanya digunakan jika jumlah percobaan tes terdiri dari
beberapa kali. Misalnya, tes servis bola voli dilakulan sepuluh kali
percobaan. Maka, ada sepuluh skor percobaan dari percobaan pertama
sampai dengan kesepuluh. Skor-skor tersebut dikelompokkan menjadi
dua dilanjutkan menghitung korelasi antara belah pertama dan belah
kedua. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung koefisien korelasi tes
keseluruhan menggunakan rumus dari Spearman-Brown.
Dalam tulisan ini akan dibatasi tentang cara-cara menaksir
reliabilitas tes ketrampilan olahraga dan akan dibahas dalam langkahlangkah
pembuatan tes ketrampilan olahraga.
F. Kriteria Tes Ketrampilan Olahraga yang baik.
Dalam banyak buku tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani,
pada umumnya mempunyai kesamaan dalam membahas kriteria tes
ketrampilan olah-raga. Kriteria yang banyak dibahas meliputi kesahihan
(validitas), keterandalan (reliabilitas), obyektivitas, petunjuk
pelaksanaan, ekonomis, praktis dan cara men-skor. Selain kriteria-kriteria
tersebut, sesuai dengan sifat khusus pendidikan jasmani dan kesehatan
maka ada kriteria khusus alat ukur atau tes ketrampilan olahraga.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
91
Kriteria-kriteria yang harus dijadikan pertimbangan dan acuan
dalam proses merancang suatu tes ketrampilan olahraga adalah sebagai
berikut.
Pertama, tes ketrampilan olahraga harus dapat mengukur
kemampuan-kemampuan yang penting. Biasanya tes ketrampilan
olahraga digunakan untuk menentukan ketrampilan keseluruhan dari
suatu cabang olahraga. Jumlah teknik ketrampilan yang dijadikan butir
tes tergantung pada dari sudut relatif pentingnya teknik-teknik tersebut
digunakan dalam permainan. Frekuensi atau sering diguna-kannya suatu
teknik ketrampilan dalam permainan akan menentukan tingkat
pentingnya teknik ketrampilan tersebut. Selain frekuensi digunakan,
pertimbang-an cara melakukan teknik ketrampilan dengan
memperhatikan hubungan antara ruang, timing dan tenaga suatu
gerakan dan cara pelaksanaannya.
Kedua, tes ketrampilan olahraga harus menyerupai permainan
yang se-sungguhnya. Untuk membuat tes yang menyerupai permainan
yang sesungguh-nya maka situasi dan kondisi permainan yang
sebenarnya harus tampak dalam pelaksanaan tes. Antara lain, kebenaran
teknik gerakan, tidak melanggar per-aturan, mengontrol ketepatan
sasaran, kecepatan gerakan, waktu dan sikuen gerakan. Misalnya, tes
pukulan lob dalam permainan bulutangkis dilakukan secara terusmenerus
dalam situasi yang selalu berbeda, pemain harus bergerak cepat
ke tempat shuttle cock akan jatuh dan kembali ke posisi setelah memukul,
memerlukan olah kaki (foot-work), tidak melanggar peraturan permainan.
Ketiga, tes ketrampilan olahraga harus mendorong testi
melakukan gerak-an dengan gaya yang baik. Hendaknya gaya dan cara
melakukan teknik gerakan yang benar sedapat mungkin termasuk
unsur-unsur yang dinilai. Jangan sampai testi hanya menginginkan skor
tinggi tetapi melakukan tes dengan gaya dan teknik yang kurang baik.
Hal ini menghindari testi yang menggunakan gaya dan teknik gerak yang
baik memperoleh skor lebih rendah dari pada testi yang menggunakan
gaya dan teknik yang kurang baik. Misalnya, tes servis pendek dalam
permainan bulutangkis, servis yang benar jika shuttle cock melambung
serendah mungkin di atas net dan masuk sasaran sedekat mungkin
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
92
dengan garis batas servis bagian depan. Untuk mendorong testi
melakukan tes dengan gaya dan teknik yang benar maka di atas net
perlu direntangkan tali sebagai batas tingginya shuttle cock
melambung di atas net.
Keempat, tes ketrampilan olahraga harus dilakukan oleh hanya
satu orang. Meskipun kriteria lain harus dipertimbangkan bahwa situasi
tes harus menye-rupai permainan yang sesungguhnya, tetapi hasil tes
harus hanya menunjukkan kemampuan testi tanpa ada bantuan dari
pemain lain. Dalam tes pukulan lob bulutangkis, shuttle cock yang
akan dipukul berasal dari pemain lawan; maka dalam pelaksanaan tes
harus ada pengumpan yang menyajikan lambungan shuttle cock untuk
dipukul lob oleh testi. Umpan lambungan tersebut harus sama untuk
semua testi. Hal ini agar situasi tes menyerupai permanan yang
sesungguhnya, tetapi hasil pukulan lob hanya hasil dari kemampuan
testi.
Kelima, tes ketrampilan olahraga harus menarik. Salah satu daya
tarik suatu tes bagi testi adalah tes yang menyerupai permainan
sesungguhnya. Hal ini untuk memotivasi agar testi melakukan tes sesuai
dengan kemampuannya. Cara lain memotivasi testi adalah
mencantumkan skor-skor pada sasaran; sehingga akan segera diketahui
hasil tes yang dilakukan. Tes yang menimbulkan kelelahan yang
berlebihan atau menimbulkan rasa sakit setelah tes merupakan tes yang
tidak menarik.
Keenam, tes ketrampilan olahraga harus cukup sukar.
Hendaknya tes ke-trampilan olahraga mengukur sesuai dengan tingkat
ketrampilan kelompok testi, tidak terlalu sukar tetapi juga tidak terlalu
mudah. Selain itu, tes harus mem-punyai ketelitian membedakan testi
yang trampil dan yang kurang trampil. Sehingga diharapkan distribusi
skor akan menyebar dari skor minimal sampai dengan skor maksimal.
Tes yang terlalu sulit menyebabkan distribusi skor para testi cenderung
terhimpun mendekati skor minimal. Tes yang terlalu mudah menyebabkan
skor para testi cenderung mendekati skor maksimal. Dan tes
yang terlalu mudah akan tidak menarik sehingga testi tidak termotivasi
untuk melaku-kan secara maksimal dan sungguh-sungguh.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
93
Ketujuh, tes ketrampilan olahraga harus dapat membedakan
tingkat ke-mampuan. Asumsi dalam kegiatan pendidikan mengakui
adanya perbedaan antar individu siswa. Maka prosedur pengukuran dan
penilaian harus berdasarkan pada asumsi tersebut. Berarti skor-skor hasil
pengukuran harus dapat mencer-minkan perbedaan tersebut. Testi yang
trampil harus memperoleh skor lebih tinggi daripada testi yang kurang
trampil. Untuk itu, suatu tes ketrampilan olah-raga harus mengukur
sesuai tingkat kemampuan kelompok testi, selain itu harus mempunyai
tingkat kesukaran yang cukup. Tes yang terlalu mudah atau terlalu
sukar akan menyebabkan skor para testi cenderung terhimpun
mendekati skor maksimal atau mendekati skor minimal. Hal tersebut
tidak dapat membedakan kemampuan siswa yang trampil dan kurang
trampil.
Kedelapan, tes ketrampilan olahraga harus dilengkapi cara
menskor yang teliti. Semakin teliti cara menskor akan meningkatkan
obyektifitas suatu tes. Ketelitian menskor tergantung pada alat ukur atau
tes yang digunakan dan cara menggunakannya. Misalnya, penggunaan
stopwatch digital yang dapat mencatat waktu sampai dengan perseratus
detik akan lebih teliti daripada stopwatch yang memakai jarum. Contoh
lain, dalam membuat sasaran tes servis bola voli hendaknya dituliskan
skor secara jelas di petak-petak sasaran. Selain itu untuk meningkatkan
ketelitian menskor, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan tes dan cara
memberikan skor yang jelas, agar semua yang terlibat dalam pelaksanaan
tes mempunyai penafsiran yang sama.
Kesembilan, tes ketrampilan olahraga harus mempunyai cukup
jumlah percobaan (trial). Jika faktor ketelitian sangat diperlukan dalam
kegiatan tes, maka jumlah percobaan relatif lebih banyak untuk
meniadakan faktor kebetulan. Jumlah percobaan sangat tergantung dari
kemampuan testi. Tes ketepatan lem-paran, mempunyai faktor kebetulan
cukup tinggi, maka jumlah percobaan relatif harus lebih banyak. Tes
kekuatan atau tes lari jarak pendek relatif tidak banyak berubah dalam
beberapa kali ulangan. Jumlah percobaan ini mempengaruhi tingkat
reliabilitas tes. Tes yang jumlah percobaannya lebih banyak cenderung
akan makin reliabel.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
94
Kesepuluh, tes ketrampilan olahraga harus dipertimbangkan
dengan bukti- bukti statistik. Tingkat kesahihan (validitas), ketetapan
(reliabilitas) dan obyekti-fitas suatu tes perlu dilengkapi dengan koefisien
korelasi. Koefisien validita menunjukkan tingkat hubungan antara
kriterion dengan tes tersebut. Koefisien reliabilitas menunjukkan tingkat
ketetapan atau keterandalan suatu tes yang diperoleh melalui cara tes
ulang maupun cara belah dua.
G. Langkah-langkah Pembuatan Tes Ketrampilan Olahraga
Pembahasan tentang langkah-langkah pembuatan tes ketrampilan
olahraga ini merujuk kepada pendapat Scott, M.G. dan French E. yang
dikutip oleh Arma Abdoellah dalam bukunya "Tes Konstruksi dalam
Keolahragaan" (1972). Pendapat tersebut merupakan langkah-langkah
yang dilakukan dalam membuat tes ketrampilan olahraga pada umumnya.
Langkah-langkah pembuatan tes ketrampil-an olahraga dibahas sebagai
berikut:
Menganalisis Teknik-teknik Ketrampilan Cabang Olahraga yang akan
diukur dan dijadikan Butir Tes Ketrampilan.
Langkah pertama adalah menganalisis teknik-teknik ketrampilan
cabang olahraga yang akan diukur dan akan dijadikan butir tes
eksperimen. Biasanya tes ketrampilan olahraga digunakan untuk
menentukan ketrampilan keseluruhan dari suatu cabang olahraga. Jumlah
teknik ketrampilan yang dijadikan butir tes tergantung pada dari sudut
relatif pentingnya teknik-teknik tersebut digunakan dalam permainan.
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengamati permainan para pemain
yang termasuk dalam kelompok yang akan diukur.Yaitu mengamati
frekuensi digunakannya teknik-teknik ketrampilan tersebut dan
menentukan skala pentingnya. Frekuensi digunakannya setiap teknik
ketrampilan tersebut akan menentukan tingkat pentingnya dalam konteks
keseluruhan permainan. Selain frekuensi digunakan, pertimbangan cara
penggunaan teknik ketrampilan dengan memperhatikan hubungan ruang,
timing dan tenaga dari gerakan dan cara pelak-sanaannya. Dalam proses
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
95
analisis ketrampilan yang akan diukur dalam suatu cabang olahraga
dapat melibatkan para pakar, pelatih atau guru kelas yang secara
langsung dapat mengetahui kemampuan siswanya setiap hari.
Skala Penilaian
Dalam pembahasan di muka telah dijelaskan bahwa penilaian
adalah proses membandingkan antara skor hasil pengukuran dengan
suatu acuan yang digunakan. Hasil membandingkan skor dengan suatu
acuan tersebut diperoleh suatu nilai standar yang bersifat kualitatif. Pada
umumnya, nilai standar tersebut dinyatakan dalam bentuk angka-angka
atau huruf yang merupakan skala nilai. Nilai standard yang sering
digunakan adalah standar lima (standard five disingkat stafive) dengan
rentangan nilai antara 0 sampai dengan 4; standar sembilan (standard
nine disingkat stanine) dengan rentangan nilai antara 1 sampai dengan 9,
standar sebelas (standard eleven disingkat stanel) dengan rentangan nilai
antara 0 sampai dengan 10, standar seratus dengan rentangan nilai antara
1 sampai dengan 100. Angka-angka nilai tersebut dapat dinyatakan
dengan huruf, misalnya standar nilai 4, 3, 2, 1 dan 0, dinyatakan dengan
huruf A, B, C, D dan E, Nilai-nilai tersebut mengandung pengertian
pernyataan kualitatif. Misalnya, nilai A = 4 = baik sekali, B = 3 = baik,
C = 2 = cukup, D = 1 = kurang dan E = 0 = kurang sekali. Standar nilai
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I,
demikian juga untuk standar yang lain.
Acuan yang digunakan sebagai pembanding akan menentukan
pendekatan dalam penilaian hasil belajar siswa. Ada dua pendekatan
yang digunakan dalam proses penilaian, yaitu pendekatan Penilaian
Acuan Norma (PAN) dan Penilaian Acuan PatokAn (PAP). Setiap
pendekatan penilaian tersebut mempunyai sifat dan proses yang berbeda
antara yang satu dengan lainnya.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
96
H. Beberapa Masalah tentang Pendilaian dalam Pendidikan
Jasmani
Literatur maupun penelitian tentang pelaksanaan penilaian dan
pengukuran dalam pendidikan jasmani di Indonesia, penulis belum
banyak menemukan. Menurut pengamatan dan dugaan sementara
penulis, cara dan aspek-aspek yang harus dinilai dalam menilai hasil
belajar siswa dalam pendidikan jasmani masih
bervariasi. Meskipun kurikulum pendidikan jasmani setiap jenjang
sekolah secara nasional telah ada namun dalam pelaksanaannya ada
beberapa perbedaan. Munculnya kasus tersebut tidak terlepas dari
variabel-variabel kondisi dan situasi setiap sekolah. Antara lain, variabel
latar pendidikan guru, pengetahuan dan pengalaman guru dalam
penilaian pendidikan jasmani, fasilitas dan alat-alat olahraga serta
sumber belajar lainnya yang menunjang kegiatan belajar meng-ajar
pendidikan jasmani. Perlu dimaklumi, bahwa tidak semua sekolah
memiliki guru bidang studi pendidikan jasmani yang berlatar belakang
pendidikan jasmani. Masih ada beberapa sekolah yang guru pengajar
pendidikan jasmaninya adalah "guru comotan", yaitu guru bidang studi
lain yang bersedia mengajar pendidikan jasmani. Maka dapat
dibayangkan namun perlu dimaklumi pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar dan penilaian pendidikan jasmani oleh "guru comotan"
tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan penilaian
dalam pendidikan jasmani diperlukan pengetahuan dan juga pengalaman.
Apakah jika syarat latar belakang pendidikan guru pendidikan jasmani
sudah terpenuhi pasti menjamin keberhasilan pendidikan? Itupun belum
menjadi jaminan, karena ada variabel lainnya yang harus dipenuhi.
Tersedianya fasilitas dan alat-alat olahraga, baik macam maupun
jumlahnya sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar dan penilaian pendidikan jasmani.Tetapi kenyataan, masih
sering mendengar keluhan para guru pendidikan jasmani tentang tidak
tersedianya atau kurangnya fasilitas dan alat-alat olahraga di sekolah.
Contohnya, pada waktu penyajian materi permainan bola voli, bola yang
tersedia hanya 1 untuk 40 siswa. Secara hipotetis perlu dinyatakan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
97
bahwa tidak semua sekolah dapat me-nyediakan fasilitas dan alat-alat
olahraga secara lengkap.Yang harus dimaklumi, bahwa pengadaan
fasilitas dan alat-alat olahraga serta sumber belajar yang lain-nya di
sekolah tentunya bukan hal yang mudah. Masing-masing sekolah mempunyai
kondisi dan kemampuan yang berbeda-beda.
Masalahnya sekarang, jika belum terpenuhinya kebutuhan
minimal tentang
variabel latar belakang pendidikan guru, pengetahuan dan pengalaman
guru, kegiatan belajar mengajar, fasilitas, alat-alat olahraga dan sumber
belajar lain-nya; bagaimanakah pelaksanaan penilaian pencapaian hasil
belajar siswa dalam pendidikan jasmani di sekolah-sekolah? Jawaban
sementara, kondisi sekolah dalam variabel-variabel tersebut yang
memungkinkan bervariasinya pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa
dalam pendidikan jasmani yang dilakukan guru di sekolah-sekolah.
I. Aspek-aspek yang dinilai dalam Pendidikan Jasmani
Untuk mengetahui aspek-aspek yang dinilai dan pembobotan
setiap aspek dalam memberikan nilai hasil belajar siswa dalam
pendidikan jasmani, berikut ini disajikan beberapa pendapat para ahli
pendidikan jasmani dan hasil pene-litian. Mc Craw mengemukakan
aspek-aspek penting yang dinilai dan bobot setiap aspek dalam
memberikan nilai pendidikan jasmani terhadap siswa adalah sebagai
berikut:
Aspek-aspekyang dinilai Bobot
I. Aspek sikap: 5% - 25%
1. Kehadiran
2. Ketepatan waktu
3. Berpakaian olahraga
4. Partisipasi
II. Ketrampilan berolahraga: 20% - 35%
1. Gaya dalam melakukan gerak olahraga
2. Prestasi
3. Penggunaan ketrampilan dalam situasi bermain
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
98
III. Kesegaran jasmani: 20% - 35%
1. Kekuatan dan daya tahan otot
2. Daya tahan cardiovascular-respiratory
3. Kelincahan
4. Kelentukan
5. Daya eksplosif
IV. Pengetahuan dan apresiasi tentang: 5% - 25%
1. Ketrampilan olahraga
2. Strategi permainan
3. Peraturan permainan
V. Sejarah dan istilah-istilah olahraga 5% - 25%
VI. Perilaku berkenaan dengan: 5% - 25%
1. Perbuatan sosial
2. Perilaku kesehatan dan keselamatan
Berdasarkan daftar tersebut di atas, Mc.Craw memberikan
rentangan bobot nilai yang lebih besar terhadap aspek ketrampilan
berolahraga dan kese-garan jasmani daripada aspek-aspek lainnya.
Hasil penelitian La Porte (1955) mengemukakan empat aspek
yang dinilai dalam penilaian pendidikan jasmani; masing-masing aspek
diberi bobot nilai 25%. Aspek-aspek yang dinilai sebagai berikut.
Pertama, ketrampilan olahraga. Kedua, pengetahuan peraturan permainan
dan strategi. Ketiga, sikap sosial yaitu kerja sama, sportifitas,
kepemimpinan dan lainnya. Keempat, sikap tubuh.
Penelitian yang dilakukan Adams (1960) dilaporkan bahwa ada
sepuluh aspek yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa dalam
pendidikan jasmani. Sepuluh aspek itu disusun menurut ranking
berdasarkan frekuensi seringnya suatu aspek digunakan dalam
memberikan nilai. Ranking frekuensi aspek-aspek tersebut adalah sebagai
berikut.
Aspek-aspek yang dinilai Ranking frekuensi
Sikap dan kerjasama 1
Kehadiran dan ketepatan waktu 2
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
99
Pakaianseragam olahraga 3
Partisipasi 4
Pengetahuan peraturan permainan 5
Usaha yang dilakukan 6
Sportifitas 7
Mandi setelah berolahraga 8
Kesegaran jasmani 9
Ketrampilan berolahraga 10
Diitinjau dari besarnya bobot aspek-aspek yang digunakan dalam
mem-berikan nilai, dilaporkan oleh Adam (1960) berdasarkan rangking
besarnya bobot. Ranking bobot aspek-aspek tersebut sebagai berikut.
Aspek-aspek yang dinilai Ranking Bobot
Ketrampilan berolahraga 1
Partisipasi 2
Sikap dan kerjasama 3
Kehadiran dan ketepatan waktu 3
Pengetahuan peraturan permainan 4
Kesegaran jasmani 4
Kemajuan 5
Penelitian yang dilakukan oleh Sujono (1972) tentang aspekaspek
yang digunakan dalam pemberian nilai pendidikan jasmani.
Penelitian tersebut dilaku-kan dalam rangka skripsi untuk memperoleh
gelar sarjana di Sekolah Tinggi Olahraga Yogyakarta.Teknik
pengumpulan data digunakan teknik angket terhadap 98 guru SLTA di
Kodya Yogyakarta. Frekuensi digunakannya aspek-aspek dalam
pemberian nilai dan rentangan bobot setiap aspek dilaporkan sebagai
berikut.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
100
Aspek-aspek Frekuensi Rentangan Bobot (%)
Presensi 98 10 - 60
Prestasi 98 5 - 60
Disiplin 98 5 - 60
Sportifitas 95 5 - 20
Kerjasama 95 5 - 15
Usaha 94 5 - 40
Sikap 17 10 - 25
Tanggung jawab 6 5 - 15
Kebersihan 2 5 - 10
Khurun (1986) melakukan penelitian tentang aspek-aspek yang
menjadi sasarsn penilaian dan pembobotannya. Penelitian tersebut
dilaksanakan dalam rangka skripsi untuk memperoleh gelar sarjana
pendidikan dalam program studi Pendidikan Jasmani IKIP Malang.Untuk
mengumpulkan data penelitian diguna-kan teknik teknik angket terhadap
36 guru di Kodya Malang. Hasil penelitian tersebut dilaporkan sebagai
berikut:
Aspek-aspek yang dinilai Rentangan bobot
1. Aspek afektif (sikap): 10 % - 40%
a. Disiplin
b. Kehadiran
c. Kemauan berusaha
d. Semangat/kesungguhan
2. Aspek Psikomotor (ketrampilan jasmani) 5 % - 30 %
a. Teknik dasar
b. Pencapaian prestasi
c. Gaya pelaksanaan
d. Penampilan
3. Aspek kognitif (pengetahuan) 5 % - 20 %
a. Teori olahraga
b. Ilmu Kesehatan
c. Penerapan peraturan
d. Kemampuan menganalisis penampilan
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
101
4. Aspek fisik (kemampuan jasmani) 5 % - 10 %
a. Kesegaran jasmani
b. Daya tahan
c. Pertumbuhan tubuh
d. Perkembangan fisik
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
102
DAFTAR RUJUKAN
Abdoellah, A., 1980. Beberapa masalah tentang evaluasi hasil belajar
dalam Pelajaran Olahraga, Yogyakarta, Wacana Setra FKIK
IKIP Yogyakarta.
Abdoellah, A., 1975. Tes Konstruksi dalam Keolahragaan, Yogyakarta,
STO Yogyakarta.
Adams, M. K., 1960. Principles for Determining High Schools Grading
Prosedur in Physical Education for Boys, New York, Doctoral
dissertation, New York University.
Barrow, H.M., McGee, R., 1979. A Practical Approach to Measurement
in Phy- sical Education, Third edition, Philadelphia: Lea &
Febiger
Clarke, H.H., 1976. Application of Measurement to Health and Physical
Edu-
Depdikbud., 1982. Pembuatan Alat Evaluasi Ketrampilan Olahraga,
Jakarta, Ditjen Dikti Jakarta.
Guilford, J.P., 1965. Fundamental Statistics in Psychology and
Education, New York, McGraw-Hill Book Company.
James S.B., William, F. and Gustafson, 1983. Measurement and
Evaluation in Physical education, Fitness and Sport, New
Jersey, Prentice-Hall,INC., Englewood Cliffs New Jersey.
Kirkendal, D.R., Gruber, J.J. and Johnson, R.E., 1980. Measurement and
Eva- luation for Physical Educators, Dubuque: Wm. C.
Brown Company Publishers
Kurun, I., 1986. Penelitian tentang aspek-aspek yang menjadi sasaran
penilaian dan pembobotannya, Skripsi, Malang: FIP, IKIP.
LaPorte, William, R., 1955. The Physical Education Curriculum: A
National Program, California: College Bookstore, University of
Southern California.
Wasis D. Dwiyogo: DIKLAT SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BIDANG STUDI PENJASKES SMP/MTs
103
McCraw, L. W., 1964, Principles and Practices for Assigning Grades in
Phsical Education, Journal of Health, Physical Education and
Recreation, February 1964.
Morrow, J. R., 1978, Measurement Techniques: Who Uses Them?,
Journal of Health, Physical Education and Recreation, February
1978.
Nurhasan, 1984. Konstruksi Tes dan Evaluasi Keolahragaan, Bandung:
FPOK IKIP.
Nurkancana, W. dan Sumartana, 1986. Evaluasi Pendidikan, Surabaya:
Usaha Nasional.
Rakajoni, T., 1975. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, Malang:
Bank Evaluasi IKIP Malang
Soedjono., O., 1972. Cara Menilai Pendidikan Olahraga di SLTA se
Kodya Yogyakarta, Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi
Olahraga.
Pestolesi, R. A., Baker, C., 1990, Introduction Physical Education, A
Contem- porary Careers Approach, Second edition, London:
Scott, Foresman and Company.
Safrit, M.J. 1981. Evaluation in Physical Education, 2nd edition, New
Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
Scott, M., Gladys and French, Esther, 1959. Meausurement and
Evaluation in Physical Education, Iowa, WM.C. Brown Company
Publisher.
Setyo Budiwanto, 1979. Penyusunan Tes Kecakapan Bermain
Bulutangkis untuk kelompok remaja putra, Skripsi, Yogyakarta,
FKIK IKIP Yogyakarta.
Setyo Budiwanto, 1994. Pembuatan Tes Ketrampilan Bermain
Bulutangkis untuk Mahasiswa POK IKIP Malang, Malang:
Lembaga Penelitian, IKIP Malang.